Kabar Tuban

Diduga Gelapkan Dana Pembangunan Kantor Desa, Oknum Kades Di Tuban Diamankan Polres

Oknum Kades diduga korupsi uang pembangunan kantor yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 untuk kepentingan pribadi.

Diduga Gelapkan Dana Pembangunan Kantor Desa, Oknum Kades Di Tuban Diamankan Polres
suryamalang.com/Mochamad Sudarsono
Polres Tuban ungkap kasus korupsi ADD yang dilakukan oknum Kepala Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo di Mapolres Tuban, Sabtu (4/5/2019). 

SURYAMALANG.COM, TUBAN - Jajaran Polres Tuban mengeksekusi Kepala Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, atas kasus dugaan korupsi pembangunan kantor desa ke Kejaksaan Negeri Tuban.

Ini setelah kades yang diketahui bernama Kastur diduga korupsi uang pembangunan kantor yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 untuk kepentingan pribadi.

Wakapolres Tuban, Kompol Teguh Priyowasono mengatakan, anggaran dana pembangunan kantor desa itu senilai Rp 150 juta. Namun yang direalisasikan ternyata hanya Rp 50 juta. Sedangkan yang Rp 100 juta masuk kantong pribadi.

Lalu Kastur mengembalikan Rp 7 juta atas kerugian yang ditimbulkan, tetapi hukuman tetap berjalan. "Ya kades tersebut korupsi dana ADD TA 2016 untuk pembangunan kantor Desa, sudah kita tetapkan tersangka," ujarnya, Sabtu (4/5/2019).

Dia menjelaskan, penetapan tersangka terhadap Kades dilakukan 12 Oktober 2018, setelah itu tak lama kemudian Kades di nonaktifkan. Perwira menengah itu mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari informasi warga sekitar.

Setelah dikembangkan mulai penyelidikan hingga penyidikan, akhirnya memenuhi unsur untuk ditetapkan tersangka.

Petugas juga menyita barang bukti di antaranya satu buah buku rekening desa, lalu ada rekening koran satu bendel, dan beberapa bukti penguat lainnya. Danberkas sudah P21 atau dinyatakan lengkap.

Selanjutnya akan dilakukan pelimpahan tahap 2 yakni mengirim tersangka dan barang bukti ke kejaksaan negeri yang rencananya akan dilakukan pekan depan.

Nanti untuk tersangka ditahan atau tidak tergantung pihak kejaksaan, karena itu kewenangannya. "Kalau di kami tidak ditahan. Pelaku dijerat UU tentang Tipikor ancaman pidana satu tahun hingga 20 tahun. Untuk Sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya," pungkasnya.

Penulis: Mochamad Sudarsono
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved