Kabar Surabaya

NasDem Tolak Hasil Pileg DPR RI dari Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik

Keempat kabupaten ini adalah Bojonegoro, Tuban, Gresik dan Lamongan. Untuk DPR RI, Bojonegoro dan Tuban merupakan dapil Jatim IX, sedangkan Lamongan

NasDem Tolak Hasil Pileg DPR RI dari Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik
bobby koloway
Regginaldo Sultan, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Badan Advokasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Partai Nasional Demokrat (NasDem) menolak menandatangani hasil rekapitulasi untuk pemilihan legislatif DPR RI di empat kabupaten di Jatim pada Rapat Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi, Senin (4/5/2019). Alasannya, partai bernomor urut lima ini merasa dicurangi di wilayah tersebut.

Keempat kabupaten ini adalah Bojonegoro, Tuban, Gresik dan Lamongan. Untuk DPR RI, Bojonegoro dan Tuban merupakan dapil Jatim IX, sedangkan Lamongan dan Gresik merupakan dapil Jatim X.

Sikap tersebut diambil sebagai tindaklanjut atas investigasi pasca putusan rekap di tingkat kabupaten. "Kami telah melakukan cross-check ulang untuk hasil rekapitulasi perolehan suara DPR RI di empat kabupaten itu. Hasilnya, banyak sekali penjumlahan form C1 yang tidak sesuai," kata Regginaldo Sultan, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Badan Advokasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (6/5/2019).

Menurut Regginaldo, potensi kecurangan itu berjalan masif dan sistematis. "Oleh karenanya, kami akan mengejar terus untuk mengumpulkan bukti kecurangan di dalam waktu yang ada," katanya.

Pihaknya menguraikan bahwa potensi penggelembungan ini terjadi hampir di seluruh TPS di empat kabupaten tersebut. "Ini menyeluruh ke semua TPS. Sebenarnya, tidak banyak, mungkin sekitar puluhan suara saja di tiap TPS," katanya.

"Misalnya, seharusnya total dalam penjumlahan 1 ditambah 1 adalah 2, namun hasilnya malah 50. Ini hanya untuk partai tertentu dan hanya partai itu-itu saja," katanya.

Apabila diakumulasikan antar TPS, jumlahnya bisa mencapai sekitar 700 suara. "Kami tak akan menyebut partainya, namun apabila sudah resmi kami laporkan, kami akan sebutkan," katanya.

Tidak menutup kemungkinan, pihaknya akan mengajukan gugatan dugaan penggelembungan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Dengan waktu yang ada, kami akan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin," tegasnya.

Bukan hanya untuk tingkat provinsi, beberapa pengurus di rekapitulasi suara tingkat kabupaten juga tidak menandatangani hal serupa. "Kami juga sudah menyampaikan dalam berita acara di rekapitulasi," urainya.

Mewakili DPP, pihaknya menegaskan bahwa dua dapil tersebut menjadi prioritas wilayah yang seharusnya memberikan kursi dari dapil Jatim. "Jawa Timur memang menjadi atensi khusus," urainya.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved