Kabar Surabaya

Pemprov Jatim Minta THR Untuk Buruh Atau Pekerja Perusahaan Maksimal Dicairkan H-7 Lebaran

Pemprov Jawa Timur akan segera mengeluarkan surat edaran agar THR maksimal sudah dicairkan oleh perusahaan yang ada di Jawa Timur H-7 Lebaran.

Pemprov Jatim Minta THR Untuk Buruh Atau Pekerja Perusahaan Maksimal Dicairkan H-7 Lebaran
suryamalang.com/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyapa para buruh di depan Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan dalam rangka hari buruh May Day. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengimbau pada pemda di Jawa Timur untuk ikut mengawal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi buruh dan pekerja yang ada di seluruh Jawa Timur.

Bahkan Pemprov Jawa Timur akan segera mengeluarkan surat edaran agar THR maksimal sudah dicairkan oleh perusahaan yang ada di Jawa Timur pada seminggu sebelum lebaran atau H-7 sebelum hari raya idul fitri tiba.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo mengatakan, surat edaran untuk masalah THR ini sudah dinaikkan ke gubernur hari ini.

"Dari kemarin sudah berproses suratnya. Mudah-mudahan dalam dua hari ke depan atau hari Jumat besok sudah turun suratnya dari ibu Gubernur. Kita imbau pada bupati walikota untuk menjadi host mengawal di lapangan untuk turunnya THR dari perusahaan yang ada di wilayahnya," kata Himawan.

Begitu SE itu turun maka akan segera dikirimkan ke bupati dan wali kota yang ada di seluruh Jawa Timur. Selain itu, juga akan disosialisasikan ke Apindo agar bisa disoasialisasikan ke perusahaan-perusahaan yang ada di dalam naungannya.

Dalam SE tersebut, selain mengatur tentang waktu maksimal pencairan THR kepada buruh dan pekerja, juga memuat tentang besaran THR. Dikatakan Himawan, dalam surat itu termuat bahwa besaran THR adalah satu kali gaji.

"Besarannya THR adalah 1 kali. Semua pekerja yang sudah satu bulan bekerja mereka berhak mendapatkan THR," kata Himawan.

Lebih lanjut untuk bisa mengawal masalah THR ini, Disnakertrans juga akan membuka posko pengaduan masalah THR. Posko pengaduan ini didirikan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di seluruh Jawa Timur.

Sehingga jika ada masalah yang menyangkut pelanggaran masalah THR ini bisa dengan mudah dilaporkan ke posko pengaduan. "Kita akan kawal bersama. Kita harapkan semua buruh dan pekerja di Jawa Timur bisa menikmati THR yang sudah menjadi haknya dan bisa dimanfaatkan saat hari raya nanti," pungkas Himawan.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved