Malang Raya

Ratusan Wajib Pajak Ajukan Keringanan Pajak ke BP2D Kota Malang

Banyak wajib pajak yang mengajukan keringanan pajak ke Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.

Ratusan Wajib Pajak Ajukan Keringanan Pajak ke BP2D Kota Malang
IST
Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto 

SURYAMALANG.COM – Ratusan wajib pajak yang mengajukan keringanan pajak ke Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.

Sampai awal Mei 2019, ratusan berkas pengajuan pengurangan dan keringanan pajak sudah menumpuk di meja Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto.

“Ini situasi yang ironis. Saat kami harus mampu mencapai target yang tinggi, namun di sisi lain banyak masyarakat yang mengajukan permohonan keringanan untuk berbagai pembayaran pajak daerah,” kata Ade Herawanto dalam rilis yang diterima SURYAMALANG.COM, Kamis (8/5/2019).

Pejabat yang akrab disapa Sam Ade d’Kross ini mengungkapkan mekanisme pemberian pengurangan memang tidak menyalahi aturan.

Bahkan prosedurnya tertuang dalam aturan, misalnya, Pajak Bumi & Bangunan (PBB) diatur dalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah, dan Peraturan Walikota (Perwal) 15/2013.

“Atas persetujuan wali kota, kami bisa memberi pengurangan dan keringan PBB dengan persentase maksimal sampai 75 persen.”

“Tapi, ada klasifikasi khusus dan tata cara yang berlaku,” sambung Sam Ade.

Untuk keringanan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB) atau biasa disebut pajak jual beli mengacu UU 28/2009 dan Peraturan Daerah (Perda) 15/2010 dengan persentase keringanan maksimal 25 persen.

Sementara untuk pajak daerah lain juga berlaku keringanan maksimal 50 persen.

Di antaranya wajib pajak (WP) yang berhak mengajukan pengurangan atau keringanan adalah veteran pembela kemerdekaan, pensiunan PNS/BUMD/BUMN, masyarakat berpenghasilan rendah, WP yang NJOP nya meningkat akibat perubahan lingkungan dan WP Badan.

Adapun objek pajak yang bisa dikenai pengurangan, yaitu objek berupa cagar budaya, lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya terbatas dan objek pajak karena bencana alam.

Ade berharap masyarakat lebih bijak dalam mengajukan permohonan keringanan pajak daerah.

“Tidak semua wajib pajak bisa mengajukan keringanan.”

“Kami tidak tebang pilih dalam memberikan pengurangan. Ada aspek kelayakan dan pertimbangan seperti parameter kondisi sosial, ekonomi serta WP memang benar-benar memenuhi persyaratan.”

“Semua juga harus selaras dengan regulasi,” tegas pria yang juga dikenal sebagai pembina Tinju Amatir Jatim periode 2019-2023 tersebut.

Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved