Kabar Surabaya

Gubernur Jatim Wajibkan Perusahaan Cairkan THR Maksimal H-7 Lebaran, Jika Tidak Harus Siap Didenda

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengimbau kepada semua bupati dan walikota untuk mengawasi perusahaan dalam memberikan THR keagamaan.

Gubernur Jatim Wajibkan Perusahaan Cairkan THR Maksimal H-7 Lebaran, Jika Tidak Harus Siap Didenda
surymalang.com/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa keluarga SE tentang THR 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengimbau kepada semua bupati dan walikota untuk mengawasi perusahaan dalam memberikan tunjangan hari raya (THR) keagamaan kepada para karyawannya.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur Nomor 560/10.003/012.3/2019  tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 yang sudah diedarkan ke bupati wali kota se Jawa Timur. 

Dalam SE tersebut tertuang bahwa THR harus diberikan paling lambat H-7 Hari Raya Idul Fitri. Sehingga seluruh perusahaan sudah harus memberikan THR pada karyawan sepekan sebelum lebaran. 

"Pemberian THR juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh," kata Khofifah, Kamis (9/5/2019).

Terkait besaran THR, dalam SE juga diatur. Besarnya jumlah THR tergantung dari kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan. Hal tersebut biasanya tertuang pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP) serta perjanjian kerja bersama (PKB). Atau berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan perusahaan. 

"Pengusaha wajib memberikan THR kepada karyawan yang telah mempunyai masa kerja minimal satu bulan. Sedangkan besaran THR yang diberikan variatif tergantung masa kerja," ujarnya.

Tidak hanya itu, Khofifah juga mengingatkan, bagi perusahaan yang telat membayar THR akan diberikan denda dan teguran. Denda yang dikenakan sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Oleh sebab itu, dengan adanya surat imbauan tersebut, bupati dan walikota diharapkan, ada perhatian, pengawasan dan penegasan kepada para pengusaha di wilayah masing- masing, agar tepat waktu memberikan THR.  Hal tersebut sebagai antisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR.

"Saya berharap juga dibentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Peduli Lebaran Tahun 2019 untuk memberikan rasa nyaman kepada para karyawan," lanjutnya.

Khofifah juga mengamati arus mudik lebaran. Bagi perusahaan yang menyediakan angkutan mudik lebaran bagi karyawannya, diharapkan tradisi seperti itu bisa dilanjutkan. Sedangkan bagi perusahaan yang belum bisa menyediakan angkutan mudik diharapkan menyediakan sesuai dengan kemampuan.

"Tujuannya agar memperingan beban karyawan dalam merayakan mudik lebaran," tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Himawan Estu Bagijo, mengatakan, untuk bisa mengawal masalah THR ini, Disnakertrans juga akan membuka posko pengaduan masalah THR.

Posko pengaduan ini didirikan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di seluruh Jawa Timur. Sehingga jika ada masalah yang menyangkut pelanggaran masalah THR ini bisa dengan mudah dilaporkan ke posko pengaduan.

"Kita akan kawal bersama. Kita harapkan semua buruh dan pekerja di Jawa Timur bisa menikmati THR yang sudah menjadi haknya dan bisa dimanfaatkan saat hari raya nanti," tutur Himawan.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved