Kabar Surabaya

Khofifah Sebut PP No 12 Tahun 2019 Jadi Solusi Pemda Bantu Pendanaan SMA/SMK

Dengan aturan ini, pemkab maupun pemkot yang memiliki dana yang cukup untuk membantu pendidikan SMA/SMK bisa memberikan bantuan keuangan.

Khofifah Sebut PP No 12 Tahun 2019 Jadi Solusi Pemda Bantu Pendanaan SMA/SMK
suryamalang.com/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak bersama jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri saat kegiatan Asistensi dan Pembinaan Pengelolaaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Surabaya, Jumat (10/5/2019). 

Sebab, dengan dibolehkannya pemda mengeluarkan anggaran untuk perbaikan jalan nasional yang rusak, atau pengerukan sungai yang ada diwilayah kewenangan pemerintah pusat, maka perbaikan layanan secara cepat akan teruwujud. Pemerintah yang tanggap dan responsif juga akan terwujud.

"Jadi aturan ini jadi solusi. Tapi kita kan nggak ingin menafsirkan sendiri. Kalau beda tafsir kan jadinya nggak clear, maka kita ingin ada kesepahaman supaya Pemdanya, legislatifnya merasa aman untuk melakukan kebijakan dengan landasan regulasi ini," kata Gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini.

Guna mendapatkan penjelasan gamblang terkait terjemahan aturan PP No 12 Tahun 2019 ini, maka Khofifah mendatangkan sejumlah pejabat dari Kemendagri ke Grahadi dengan mengumpulkan semua OPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur.

Akmal Malik, Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri mengatakan, permasaahan yang dihadapi pemda di Provinsi Jawa Timur itu bisa diatasi dengan PP No 12 Tahun 2019 ini.

"Kami sekarang sudah punya PP No 12 Tahun 2019 yang mungkinkan kepala daerah sebagai otoritas daerah terkait keuangan untuk melaksanakan kebijakan dengan dana tak terduga. Biasanya dana tak terduga hanya untuk bencana tapi ke depan tidak. Pemda bisa mengalokasikan dana untuk kebutuhan mendesak, yang artinya jika kebijkan ini tidak dilakukan maka akan mendatangkan kerugian bagi masyarakatnya, maka ini masih kebituhan mendesak," tegasnya.

Termasuk untuk pendanaan SMA/SMK oleh pemkab atau pemkot ataupun pendanaan perbaikan jalan rusak yang bukan jalan kewenangannya maupun untuk masalah pelestarian sungai.

"Tentunya itu bisa dirumuskan dengan rekonstruksi ulang RKPD. Kalau memang mendesak silahkan terjemahkan dulu. Selama mendesak maka itu bisa dilakukan. Sudah ada PP nya maka ini aturan hukum yang sah," tuturnya. 

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved