Kabar Sidoarjo

Wali Kota Pasuruan Non Aktif Divonis Hakim Tipikor Enam Tahun Penjara Dan Denda Rp 500 Juta

Terdakwa divonis pidana penjara selama 6 tahun. Dengan denda Rp 500 juta subsider empat bulan penjara.

Wali Kota Pasuruan Non Aktif Divonis Hakim Tipikor Enam Tahun Penjara Dan Denda Rp 500 Juta
TribunJatim.com/Kukuh Kurniawan
Terdakwa Wali Kota Pasuruan non aktif, Setiyono Usai Menjalani Sidang Dengan Agenda Mendengarkan Putusan Hakim, Senin (13/5/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

SURYAMALANG.COM, SIDOARJO - Walikota Pasuruan non aktif, Setiyono jalani sidang dengan agenda pembacaan vonis, Senin (13/5/2019).

Sidang sendiri digelar di Ruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo. Dan dipimpin oleh hakim ketua I Wayan Sosiawan, S.H, M.H.

Sebelum membacakan putusan, hakim terlebih dahulu membacakan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

"Hal yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dan hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum serta telah mengembalikan uang pengganti sebagian," kata I Wayan Sosiawan dalam sidang.

Dalam sidang tersebut, terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. "Bahwa terdakwa divonis pidana penjara selama 6 tahun. Dengan denda Rp 500 juta subsider empat bulan penjara," jelasnya.

Selain itu, jaksa mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 2,260 milyar. "Yang mana bila tak dapat dbayarkan maka harta benda terdakwa akan disita. Namun apabila tak mencukupi maka diganti pidana penjara selama 1 tahun," tambahnya.

Hakim juga menjatuhkan hukuman pidana tambahan kepada Setiyono berupa pencabutan hak politik untuk dipilih selama 3 tahun. Terhitung setelah menjalani pidana pokok.

Atas putusan tersebut, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun jaksa penuntut umum menerima putusan, banding, atau pikir pikir dengan jangka waktu 7 hari. "Kami menyatakan pikir-pikir yang mulia," ujar kuasa hukum Setiyono, Alias Ismail.

Begitu pula dengan JPU KPK, Taufiq Ibnugroho yang juga menyatakan pikir pikir dengan putusan hakim tersebut.

Sebelumnya, pada Senin (15/4/2019), JPU KPK menuntut terdakwa Setiyono enam tahun penjara. Dengan denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, jaksa juga mewajibakan Setiyono membayar uang pengganti sebesar Rp 2,26 milyar dengan subsider hukuman pidana satu tahun penjara.

Kasus ini bermula saat Walikota Pasuruan non aktif, Setiyono, bersama dengan Plh Kadis PU Kota Pasuruan, Dwi Fitri dan tenaga honorer di Kelurahan Pututrejo, Wahyu Trihadianto ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.

Yaitu proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Editor: Achmad Amru Muiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved