Kabar Gresik

Tidak Ada 'People Power' di Kabupaten Gresik, Berikut Imbauan dari Tokoh Agama

Tokoh Agama dan masyarakat Kabupaten Gresik sepakat menolak seruan adanya gerakan people power terkait memanasnya situasi politik pasca Pemilu 2019

Tidak Ada 'People Power' di Kabupaten Gresik, Berikut Imbauan dari Tokoh Agama
ist
Tokoh Agama Gresik Tolak Seruan People Power 

SURYAMALANG.COM, GRESIK - Tokoh Agama dan masyarakat Kabupaten Gresik sepakat menolak seruan adanya gerakan people power terkait memanasnya situasi politik pasca Pemilu 2019.

Seruan people power tersebut diklaim sebagai upaya mengecam dugaan kecurangan selama Pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah tokoh seperti Ketua MUI Gresik KH Mansoer Shodiq, Ketua PC NU Gresik KH Moh Chusnan Ali, Ketua LDII Kabupaten Gresik KH Abdul Muis dan Ketua Forum keberagaman Kabupaten Gresik Joko Pratomo sepakat menjaga perdamaian dan persatuan umat pasca Pilpres 2019 di wilayah Kabupaten Gresik khususnya.

Ketua MUI Kabupaten Gresik KH Mansoer Shodiq berharap kepada seluruh pihak pendukung pasangan capres cawapres untuk bersedia menunggu dan menerima hasil yang diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anak-anak Kiai dari Madura Penyokong Prabowo Tidak Sudi Ikuti Amien Rais soal People Power

Tim Kampanye Pusing, Prabowo Menang Telak Atas Jokowi di Sumatera Barat, Padahal Gencar Sosialisasi

Pendukung Prabowo Koar-koar Ingin Memenggal Kepala Jokowi, Begini Nasibnya Sekarang Usai Diciduk

"Seluruh pihak pendukung pasangan capres-cawapres bersedia menunggu dan menerima hasil resmi dari KPU," ujarnya, Selasa (14/5/2019).

KH Mansoer Shodiq turut mengimbau agar tidak ada gerakan-gerakan yang mengganggu kondusivitas, mengintimidasi atau melakukan aksi-aksi yang dilakukan untuk membangun opini yang boleh jadi tidak berdasarkan fakta yang menyesatkan publik.

"Demi terjaganya kondusivitas wilayah tetap aman, Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gresik untuk tidak ikut dalam gerakan people power. Masyarakat harus bersatu menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wathoniyah usai Pemilu ini. Siapa pun pemimpinnya, kita harus mendukung, semoga dapat membawa bangsa ini lebih maju," terangnya.

Menurutnya, jika salah satu pihak merasa keberatan terhadap hasil penghitungan, ada mekanisme yang dapat ditempu. Yakni gugatan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Perbedaan pilihan adalah hal biasa dalam demokrasi," tutupnya. (WIlly)

Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved