Kabar Surabaya

Gubernur Jatim, Khofifah: Gerakan People Power Tak Penuhi Syarat Dilakukan Di Indonesia

Khofifah menyebut bahwa gerakan people power tidak cocok dilakukan di Indonesia yang merupakan negara demokrasi.

Gubernur Jatim, Khofifah: Gerakan People Power Tak Penuhi Syarat Dilakukan Di Indonesia
suryamalang.com/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional ke 111 di Grahadi, Senin (20/5/2019). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat Jawa Timur untuk tidak ikut dalam gerakan people power di Jakarta pada 22 Mei 2019 mendatang.

Bahkan, Khofifah menyebut bahwa gerakan people power tidak cocok dilakukan di Indonesia yang merupakan negara demokrasi.

People power, menurut Khofifah, dilakukan di negara yang pemimpinnya diktator. Atau negaranya sedang mengalami guncangan, atau juga sedang dalam tekanan ekonomi yang berat. Sehingga masyarakatnya mengajukan revolusi dengan mengerahkan kekuatan masyarakat.

"Syarat itu di Indonesia nggak ada. Kalau terjadi dispute atau perselisihan maka ruang hukumnya adalah melalui Mahkamah Konstitusi. Sehingga yang ada adalah adu fakta, adu argumentasi dan adu bukti," tegas Khofifah yang di Grahadi, Senin (20/5/2019).

Lebih lanjut ia menjelaskan, proses pembentukan penyelenggaraan Pemilu itu sudah melalui undang-undang. Termasuk untuk penyelenggaraan pemilihan presiden secara langsung juga diatur oleh undang-undang.

Bagaimana cara pemilihannya, komite pelaksananha juga dipilih melalui fraksi di DPR. Dimana fraksi di DPR RI juga merupakan kepanjangan tangan dari partai politik. "Artinya ini adalah sebuah konsensus keputusan politik. Referensinya adalah konstitusi," tegasnya.

Proses demokrasi pemilu sudah berjalan lama termasuk proses kamlanye selama delapan bulan. Semua pihak sudah melakukan ihtiar. Baik kedua capres, caleg di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun tingkat pusat.

Begitu juga untuk proses perhitungan sudah dilakukan multi level. Mulai tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kakbupaen kota hingga tingkt provinsi dan pusat.

"Maka kalau ada dispute atau perselisihan, maka sekali lagi, ruang hukumnya adalah Mahkamah Konstitusi. Ruang hukum adalah MK," pungkas Khofifah.

Sebagaimana diketahui, jelang 22 Mei 2019, sebagai antisipasi adanya warga Jawa Timur berangkat ke Jakarta untuk bergabung melakukan people power, tim gabungan dari kepolisian gencar melakukan razia di berbagai daerah di Jawa Timur.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved