Malang Raya

Larangan Mobil Dinas Dibawa Pulang Kampung, Wali Kota Malang Menunggu Aturan

Wali Kota Malang masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi Jatim terkait boleh tidaknya membawa mobil dinas untuk keperluan pulang kampung.

Larangan Mobil Dinas Dibawa Pulang Kampung, Wali Kota Malang Menunggu Aturan
TribunJatim.com/Aminatus Sofya
Mobil dinas bagi Ketua DPRD Kota Malang 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aminatus Sofya

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Wali Kota Malang masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi Jatim terkait boleh tidaknya membawa mobil dinas untuk keperluan pulang kampung. "Kami masih menunggu aturannya. Tunggu saja ya, " kata Sutiaji, Wali Kota Malang, Kamis (23/5/2019).

Dikatakan Sutiaji, bila mengacu keputusan tahun lalu, mobil dinas dilarang digunakan untuk mudik lebaran. Pada tahun 2018, Menpan RB melalui surat edaran bernomor B/21/M.KT.02/2018 melarang penggunaan kendaraan dinas untuk mudik lebaran.

"Tahun ini belum tahu. Kalau tahun lalu tidak boleh," katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan surat edaran bernomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi. Surat itu diterbitkan tanggal 8 Mei 2019.

Surat edaran itu ditujukan kepada pimpinan lembaga, kementerian, kepala daerah, BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan swasta, hingga ke berbagai asosiasi, himpunan, atau gabungan perusahaan di Indonesia.

"KPK mengimbau kepada pimpinan instansi atau lembaga negara agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, seperti penggunaan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan pers, Jumat (10/5/2019), dilansir dari Kompas.com.

Editor: Achmad Amru Muiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved