Malang Raya

27 PTNU Diusulkan Sebagai LPD Kemendikbud

Sebanyak 27 perguruan tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) diusulkan sebagai LPD Kemendikbud untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah

27 PTNU Diusulkan Sebagai LPD Kemendikbud
istimewa
Pertemuan Forum Rektor PTNU di Unisma beberapa waktu lalu . 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Sebanyak 27 perguruan tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) diusulkan sebagai LPD (Lembaga Penyelenggara Diklat) Kemendikbud untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah.

Ini merupakan hasil rapat koordinasi pengurus Forum Rektor PTNU pada 22 Mei 2019 lalu di Unisma.

Meliputi Universitas Islam Malang (UNISMA), Universitas Islam Nusantara Bandung, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Universitas NU Surabaya (UNUSA), Universitas Islam Makassar,  Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Universitas Sains Alqur’an Wonosobo, dan Universitas Nurul Jadid Probolinggo.

Serta Universitas Maarif Nahdlatul Ulama Kebumen, Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA) Lamongan, Universitas Islam Lamongan (UNISLA), Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, Universitas Nahdlatul Ulama Samarinda Kalimantan Timur, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghozali Cilacap, Universitas Alma Ata Yogyakarta.

Juga Universitas Nahdlatul Ulama NTB Mataram Lombok, Universitas Nahdlatul Ulama Jepara, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat Padang, Universitas Asy’ariyyah Mandar Sulawesi Barat, Universitas Hasyim Asy’ari Jombang, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Pontianak.

Serta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Kendari, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dan Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

“Agenda rapat itu dilatar belakangi keluarnya penetapan Kemendikbud RI tentang  Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan,” jelas Prof Dr Masykuri MSi, Ketua Forum Rektor PTNU, Minggu (26/5/2019).

Lembaga tersebut bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah.

Sebelum berkirim surat, telah keluar SK Dirjen GTK Kemendikbud dimana telah menetapkan 13 perguruan tinggi diantaranya PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah).

Akhirnya pada 20 Mei 2019 ada pertemuan Dirjen GTK dengan FR PTNU. Disepakati dicabut SK Dirjen GTK tahap dua dan tiga. Dan selanjutnya akan dilembur jadi SK Dirjen GTK tahap empat.

Dimana akan memberi kesempatan yang sama dengan PTNU untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah.

“Pertemuan dengan Dirjen GTK semata – mata untuk mengajak Kemendikbud membangun manajemen secara transparan dengan dasar keadilan,” jelas Masykuri.

Dijelaskan, pertemuan pada 22 Mei 2019 di Unisma Malang lalu memetakan PTNU yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai penyelengara diklat kompetensi Kepala Sekolah.

Pertimbangannya adalah zona/kedaerahan dengan tujuan agar memenuhi aspek pemerataan persebaran di wilayah Indonesia.

Dijelaskan, lembaga pendidikan di bawah Pendidikan Ma’arif NU mencapai 20.136 instansi dengan sembilan juta peserta didik yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia dan membutuhkan intervensi dari PTNU.

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved