Pemilu 2019

Inilah 7 Poin Tuntutan Kubu Prabowo-Sandi yang Bikin Kubu Jokowi-Maruf Kaget dan Terbengong-bengong

Inilah 7 Poin Gugatan Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang Bikin Kubu Jokowi-Maruf Amin Kaget dan Terbengong-bengong

Inilah 7 Poin Tuntutan Kubu Prabowo-Sandi yang Bikin Kubu Jokowi-Maruf Kaget dan Terbengong-bengong
TribunJabar.com
Jokowi dan Prabowo 

SURYAMALANG.COM - Kubu Jokowi-Maruf Amin dibikin kaget dan terbengong-bengong tentang permohonan perselisihan yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Jokowi-Maruf Amin, Arsul Sani.

Arsul Sani mengatakan banyak pihak yang kaget melihat permohonan perselisihan hasil Pilpres 2019 yang diajukan oleh tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Wakil Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf, Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jamarta, Selasa (28/5/2019).
Wakil Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf, Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jamarta, Selasa (28/5/2019). (KOMPAS.com/JESSI CARINA)

Kekagetan ini menurut Arsul Sani, khususnya terlihat terkait bagian posita dan petitum gugatannya.

"Tentu siapa pun yang belajar hukum itu memang agak terkaget-kaget, ada yang terbengong-bengong ketika membaca materi posita. Posita itu dalil-dalil permohonan dan petitum-nya (tuntutannya)," ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Arsul mengatakan, hal yang menjadi tuntutan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno banyak yang tak sesuai Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018.

Dia mengacu pada tuntutan pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang meminta MK menetapkan paslon 02 itu sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Dalam posita permohonan itu, tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merujuk pada putusan MK terhadap Pilkada Kotawaringin.

Ketika itu, MK bisa memutuskan untuk mendiskualifikasi calon bukan hanya mengadili sengketa perselisihan suara.

"Kalau saya sebagai advokat, saya ingin mengatakan bahwa kerangka hukum yang ada pada saat MK memutus soal Pilkada Kotawaringin itu berbeda ya. Sekarang, baik di dalam UU Pemilu maupun dalam PMK itu memang dibatasi apa yang menjadi kewenangan MK terkait dengan sengketa pemilu," ujar Arsul Sani.

Halaman
12
Editor: eko darmoko
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved