Kabar Surabaya

Lobi Industri Rokok Elektrik Ingin Pembedaan Aturan dengan Rokok Kuno, Gandeng Unsur Agama

LOBI INDUSTRI VAPE - Jepang misalnya bagi yang merokok konvensional tidak boleh di dalam mal, tapi kalau pakai vape boleh.

Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: yuli
sri handi lestari
Pengurus Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa dan Madura (FMPP) Mohammad Halimi bersama pengurus Koalisi Indonesia Bebas Tar (Kabar) Ariyo Bimmo, saat sosialisasi rekomendasi NU terkait produk tembakau alternatif di Surabaya. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Lobi industri rokok elektrik sedang getol memperjuangkan pembedaan aturan antara produk tembakau alternatif dengan rokok kuno atau konvensional.

Mereka menggandeng unsur agama untuk melonggarkan regulasi terkait vape yang selama ini dianggap sama dengan rokok tembakau kuno.  

Indikasinya, Koalisi Indonesia Bebas Tar (Kabar) menggandeng pengurus Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa dan Madura (FMPP) Mohammad Halimi. 

FPMP merujuk hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) pada Februari 2019 lalu yang merekomendasikan produk tembakau alternatif.

Hal itu ditempuh untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama warga NU, yang sangat akrab dengan tembakau. Bukan karena banyak warga NU yang merokok, namun tak sedikit pula kehidupan ekonomi kaum Nahdliyin bergantung pada tembakau.

Mohammad Halimi mengatakan, kebijakan apapun yang ditempuh pemerintah terhadap persoalan tembakau akan berdampak baik langsung maupun tak langsung pada kehidupan Nahdliyin.

"Orang merokok karena nikotin tetapi meninggal karena tar. Karena itu, rasio tar dan nikotin dapat menjadi kunci menuju merokok yang berisiko kesehatan lebih rendah. Sejak saat itu, ditetapkan bahwa bahaya merokok hanya disebabkan oleh racun yang muncul akibat pembakaran tembakau. Sebaliknya, produk tembakau tanpa pembakaran dan produk nikotin murni dianggap lebih risiko bahaya jauh lebih rendah meski masih memiliki potensi menyebabkan adiksi/ketergantungan,” jelas Halimi dalam seminar sosialisasi rekomendasi NU untuk tembakau alternatif di Surabaya, Minggu (26/5/2019).

Karenanya ketika ada pihak-pihak yang menghembuskan adanya tembakau alternatif yang bisa mengurangi risiko kesehatan seperi halnya rokok konvensional, Halimi mengungkapkan sangatlah mendukung.

“Jika benar-benar terbukti itu bisa mengurangi risiko, maka kita akan sangat menganjurkan untuk beralih,” ujar Halimi.

Namun, Halimi menegaskan jika masalah ini harus disertai dengan penelitian-penelitian yang benar-benar serius. Selama ini informasi yang diterima simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa tembakau alternatif tetap berisiko terhadap kesehatan, ada yang bilang risikonya sangat rendah.

Jika nantinya, kata Halimi, ada penelitian yang bisa menyebutkan tembakau alternatif ini lebih rendah, maka secara otomatis pihaknya akan merekomendasi warga NU untuk menggunakan tembakau alternatif itu.

“Dan tidak hanya itu, kami akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi terkait masalah itu, agar produk tembakau alternatif itu bisa diproduksi secara massal,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, pengurus Koalisi Indonesia Bebas Tar (Kabar) Ariyo Bimmo mengatakan pengobatan penyakit dampak dari merokok sebesar Rp 190 triliun per tahun.

"Angka ini jauh lebih besar dibandingkan pendapatan rokok yang hanya sebesar Rp 138 triliun per tahun. Sehingga pemerintah menargetkan prevalensi merokok bisa ditekan sebsar 5 persen. Namun kenyataannya pada 2017 lalu, justru jumlahnya meningkat dari tujuh persen menjadi 8,8 persen," ungkap Ariyo.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved