Breaking News:

Kabar Surabaya

Gubernur Jatim, Khofifah Usulkan Anak Perusahaan BUMD Tak Lagi Bentuk ’Cucu BUMD’  

Di antara spesifikasi dalam perubahan Perda BUMD, Khofifah mengusulkan adanya pembatasan terhadap anak BUMD untuk membentuk anak perusahaan lagi.

suryamalang.com/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA – Gebernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengusulkan adanya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Di antara spesifikasi dalam perubahan tersebut, Khofifah mengusulkan adanya pembatasan terhadap anak BUMD untuk membentuk anak perusahaan lagi.

”Kami berharap akan ada proses memperpendek span of control (rentang kendali). Sebab, saat ini masih ada saja BUMD yang bukan hanya punya anak tapi sudah punya cucu. Cucunya punya anak lagi. Ini mempersulit pengawasannya,” kata Khofifah di Surabaya, Minggu (9/6/2019).

”Jangan sampai anak perusahaan bikin anak, atau jangan sampai jadi cucu,” lanjut Khofifah.

Adapun regulasi tentang pembentukan anak perusahaan ini tercantum dalam pasal 7 Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur nomor 14 tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perda inilah yang kini diusulkan untuk diubah.

Di dalam ayat 3 dan ayat 4 pasal 7 Perda tersebut baru menjelaskan BUMD di Jatim dalam melakukan kegiatan usaha dapat membentuk anak perusahaan. Sedangkan pembentukan anak perusahaan wajib dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) dan/atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan pembatasan pembentukan anak perusahaan belum tercantum di dalam pasal tersebut.

Khofifah menjelaskan, dengan adanya pelarangan pembentukan cucu perusahaan oleh anak perusahaan tersebut akan mempermudah dalam proses pengawasan. ”Sehingga, pengawasan dapat lebih intensif melalui konsolidasi langsung dengan induknya. Sehingga, span of control itu bisa lebih pendek,” kata Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial ini.

Selain itu, di dalam perubahan Perda tersebut juga akan mengatur mekanisme pendirian anak perusahaan. Nantinya, peraturan pendirian anak perusahaan akan semakin ketat.

Di antaranya, minimal kepemilikan saham oleh Pemrov jatim sebesar 70 persen sekaligus sebagai pemegang saham pengendali. Kemudian, disertai laporan keuangan BUMD tiga tahun terakhir dalam keadaan sehat.

”Yang tidak kalah penting, harus memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama,” kata Khofifah.

Dengan adanya regulasi baru ini, Khofifah menargetkan adanya penguatan setoran BUMD dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). ”Kami berharap bisa memberikan penguatan PAD kita, BUMD bisa lebih akuntabel,  sekaligus transparan. Itu mudah dilakukan apabila (pembentukan) selesai di tingkat anak(perusahaan),” pungkasnya.

Saat ini Jatim memiliki modal di sepuluh perusahaan BUMD. Tujuh perusahaan di antaranya dengan kepemilikan saham di atas 51 persen (mayoritas).

Di antara BUMD tersebut, beberapa di antaranya telah memiliki anak perusahaan. Mulai dari PT Jatim Grha Utama (JGU) yang memiliki anak perusahaan PT Puspa Agro, kemudian PT Petrogas Jatim Utama (PJU) yang memiliki tujuh anak perusahaan, hingga PT Panca Wira Usaha (PWU) yang memiliki delapan anak perusahaan. 

Rancangan perubahan Perda ini tengah dibahas di Komisi C DPRD Jatim. Kemudian, akan dijelaskan melalui Pandangan Akhir (PA) Fraksi sebelum akhirnya diputuskan. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved