Kabar Surabaya

Gubernur Jatim Bolehkan Warga Miskin Gunakan SKTM Jika Tak Miliki KIP untuk Daftar PPDB SMA/SMK

Gubernur Jawa Timur membolehkan warga tak mampu untuk menggunakan SKTM untuk mendaftar PPDB di SMA/SMK Negeri jika tak miliki KIP.

Gubernur Jatim Bolehkan Warga Miskin Gunakan SKTM Jika Tak Miliki KIP untuk Daftar PPDB SMA/SMK
suryamalang.com/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak 

SURYAMALANG.COM, LAMONGAN - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membolehkan warga tak mampu untuk menggunakan SKTM untuk mendaftar PPDB di SMA/SMK Negeri jika tak miliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Untuk itu, Khofifah menegaskan jika ada warga tak mampu yang ingin mendaftar SMA/SMK Negeri di Jatim namun tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) mereka bisa menggantinya dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

"Kalau ada orang miskin mau mendapatkan layanan PPDB namun tidak punya KIP, maka mereka bisa mengurus SKTM," kata Khofifah, Kamis (13/5/2019).

Dijelaskan Khofifah, pola ini sama dengan pola pelayanan kesehatan. Bagi warga yang tidak mampu atau miskin yang ingin mendapatkan layanan PPDB SMA/SMK Negeri untuk anaknya bisa mengurus SKTM ke kelurahan atau dari desa di daerahnya masing-masing.

"Ini kembali saya tegaskan karena cukup banyak keluhan yang sampai ke saya soal PPDB. Bahkan ada wali murid yang sampai membawa rekaman penjelasan saya ke sekolah yang dituju, tapi tetap ditolak karena dia tidak punya KIP," tegas Khofifah.

Karena itu, ia juga meminta pada Dinas Pendidikan Jatim untuk membuat surat edaran ke sekolah-sekolah untuk memperjelas ketentuan pendaftaran PPDB bagi warga tidak mampu ini. Dimana KIP bisa diganti dengan SKTM. Begitu juga dengan warga tak mampu dari kalangan buruh.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Khofifah memberikan kuota khusus 5 persen untuk anak buruh di setiap sekolah untuk bisa masuk ke SMA/SMK Negeri di Jawa Timur.

"Mereka, anak buruh yang ingin mendaftar SMA/SMK Negeri tapi tidak memiliki KIP, maka bisa menggunakan Kartu Serikat Buruh atau Kartu Serikat Pekerja untuk digunakan mendaftar PPDB," ucap Khofifah.

Pendaftaran offline untuk jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua, jalur inklusif dan jalur keluarga tidak mampu sudah dimulai tanggal 11 Juni hingga 20 Juni 2019. Sehingga jika ada warga miskin yang belum mendapatkan SKTM dikatakan Khofifah harus segera mengurus.

"Kalau ada ditemukan lurah yang menerbitkan SKTM tidak sesuai dengan seharusnya maka akan kita rekomendasikan untuk diberikan sanksi berat. Karena sudah ditemukan dua kasus lurah yang semacam itu," ucapnya.

Kuota untuk warga miskin di SMA SMK Negeri Jawa Timur diberikan sebanyak 20 persen. Dalam kuota tersebut juga ada pengkhususan lagi kuota sebesar 5 persen untuk anak dari buruh.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved