Kabar Surabaya

Sekolah Tarik Pungutan Ilegal dalam PPDB SMA/SMK di Jatim, Khofifah Siap Beri Sanksi Tegas

Gubernur Jatim meminta agar semua pihak ikut menjaga proses PPDB SMA/SMK Negeri di Jatim yang bersih dan tidak menyalahi aturan.

Sekolah Tarik Pungutan Ilegal dalam PPDB SMA/SMK di Jatim, Khofifah Siap Beri Sanksi Tegas
suryamalang.com/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat diwawancara media saat sidak di TPI Lamongan, Kamis (13/6/2019). 

SURYAMALANG.COM, LAMONGAN - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta agar semua pihak ikut menjaga proses PPDB SMA/SMK Negeri di Jatim yang bersih dan tidak menyalahi aturan. 

Bahkan, pihaknya siap memberi sanksi tegas pada kepala sekolah dan lembaga sekolah yang menerapkan pungutan ilegal pada para calon siswa yang mendaftar di SMA/SMK Negeri di Jawa Timur.

"Untuk PPDB tolong dijaga jangan sampai ada pungutan apapun. Yang terbukti melakukan tambahan pungutan di luar apa yang dibolehkan maka akan dikenakan sanksi berat," kata Khofifah, Kamis (13/6/2019).

Sanksi berat yang akan diberikan, menurut Khofifah, bisa berupa penonaktifan sementara pada kepala sekolah ataupun sanksi ke sekolah sampai pembuktian selesai.

Sejauh ini, dikatakan Khofifah, ada beberapa kasus yang dikeluhkan dan sampai ke dirinya. Baik lewat instagram, lewat WA, maupun pengaduan PPDB.

Bahwa ada satu calon wali murid yang mengadu bahwa sekolah yang memberikan pungutan sampai Rp 5 juta pada calon siswa. Namun saat dicek oleh Dinas Pendidikan Jatim, hal tersebut tidak terbukti.

"Sudah kita cek tapi tidak terbukti. Tapi kembali saya tegaskan supaya warga Jawa Timur bisa tentram, bahwa siapapun yang memberikan pungutan ilegal akan kita sanksi tegas," tandas Khofifah.

Sesuai ketentuan proses PPDB SMA/SMK Negeri tahun ajaran 2019/2020 dilakukan dengan menggunakan sistem zonasi. Sistem ini berdasarkan aturan Permendikbud No 51 Tahun 2018.

Dalam sistem zonasi ini setiap sekolah diberikan batasan kuota. Dari seratus persen pagu siswa dalam satu sekolah ada kuota 70 persen untuk siswa pendaftar yang ada dalam satu zona atau reguler.

Dalam 70 persen ini terdiri dari 50 persen kuota untuk bobot hitungan jarak dan kecepatan mendaftar, dan 20 persen sisanya untuk yang pendaftar yang mengandalkan nilai UN.

Selain itu juga ada 20 persen kuota khusus untuk siswa tak mampu untuk siswa di dalam zona. Serta 10 persen untuk siswa di luar zona, yang di dalamnya terbagi untuk 5 persen jalur prestasi (2 persen nilai UN, dan 3 persen untuk pemenang lomba), dan 5 persen untuk siswa yang orang tuanya pindah tugas atau dinas.

"Mari dijaga. Jangan ada yang melakukan pungutan yang tidak sesuai. Kita akan pantau dan akan berikan sanksi tegas bagi yang melanggar, silahkan mengadu kalau yang mendapatkan pungutan," tegasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved