Kabar Surabaya

Silpa Anggaran Capai Rp 4,5 Triliun, DPRD Minta Pemprov Jatim Petakan Rangking Serapan OPD

Sejumlah Fraksi di DPRD Jatim memberikan catatan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemrov Jatim dengan masih tingginya anggaran SILPA.

Silpa Anggaran Capai Rp 4,5 Triliun, DPRD Minta Pemprov Jatim Petakan Rangking Serapan OPD
suryamalang.com/Bobby Constantine Koloway
Rapat paripurna dengan agenda pembahasan Perda pertanggungjawaban APBD Jatim tahun anggaran 2018 DPRD Jatim. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA – Sejumlah Fraksi di DPRD Jatim memberikan catatan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemrov Jatim dengan masih tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim tahun 2018.

Di 2018, Silpa APBD Jatim mencapai Rp 4,5 triliun rupiah atau senilai 14,7 persen dari anggaran yang tersedia.

Angka Silpa APBD 2018 merupakan akumulasi atas dua hal. Pertama, realisasi pendapatan Pemrov Jatim yang lebih besar dibandingkan target serta realisasi belanja dan transfer.

Sehingga, terdapat surplus anggaran sebesar Rp 1,277 triliun. Kedua, pembiayaan netto (perolehan realiasasi penerimaan dikurangi realisasi pengeluaran) sebesar Rp 3,288 triliun.

Fraksi Partai Keadilan Sosial (F-PKS) pun memberikan catatan terhadap masih besarnya angka Silpa APBD 2018 di Jatim. F-PKS menilai pemerintah terlalu berhati-hati dengan melakukan penghematan cukup ketat.

Sebab, menurut catatan anggaran setelah perubaham APBD lalu, diperkirakan pada 2018 terjadi defisit mencapai Rp 3,286 triliun. ”Ternyata malah menghasilkan surplus sebesar Rp 1,277 triliun. Ini berarti ada penghematan sebesar Rp 4,563 triliun,” kata Suhartono, juru bicara F-PKS sebagaimana dikutip Suryamalang.com, Sabtu (15/6/2019) dari dokumen pemandangan umum yang disampaikan F-PKS pada rapat paripurna dengan agenda pembahasan perda pertanggungjawaban APBD Jatim tahun anggaran 2018, Jumat (14/6/2019).

F-PKS menilai, penghematan tak selalu bersifat positif. Mengingat, masih tingginya angka kemiskinan di Jatim. F-PKS pun menilai bahwa program pengentasan kemiskinan bisa bersifat charity atau bantuan secara langsung yang bersumber dari pendanaan APBD.

”Program charity membutuhkan dana yang sangat besar. Sehingga, sangat disayangkan ketika ada penghematan dan sisa anggaran cukup besar sementara di saat yang sama terjadi kemiskinan yang bersifat struktural,” katanya.

Selain itu, F-PKS juga menyoroti realisasi belanja langsung yang baru sebesar 87,16 persen dari target dan berada di bawah realiasi belanja tak langsung yang mencapai 94,73 persen. ”Oleh karena itu kami berharap pemrov untuk mengklasifikasi OPD berdasarkan realisasi belanjanya,” katanya.

Selain itu, PKS juga menyayangkan besarnya silpa yang mencapai 14,7 persen.”Idealnya silpa tidak lebih dari lima persen. Karena itu, kami berharap adanya pencermatan mendalam terkait faktor penyebabnya. Serta, besaran silpa yang dapat dimanfaatkan dalam perubahan APBD tahun 2019,” terangnya.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved