Malang Raya

3 Hal yang Bikin Pemkab Malang Gugat Kementerian PUPR ke PTUN Jakarta Terkait Sumber Air Wendit

Ada tiga hal yang membuat Pemkab Malang menggugat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke PTUN Jakarta terkait Sumber Air Wendit.

3 Hal yang Bikin Pemkab Malang Gugat Kementerian PUPR ke PTUN Jakarta Terkait Sumber Air Wendit
SURYAMALANG.COM/Ahmad Amru Muiz
Sumber air Wendit di kabupaten Malang. 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN – Ada tiga hal yang membuat Pemkab Malang menggugat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke PTUN Jakarta terkait Sumber Air Wendit.

Gugatan tersebut terdaftar di PTUN tanggal 13 Mei 2019 lalu dengan tergugat Kemen PUPR.

Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkab Malang, Tien Farikhah menjelaskan ada tiga poin gugatan yang diajukan Pemkab Malang.

Tiga poin itu tercatat dengan nomor register 94/G/2019/PTUN.JKT; 95/G/2019/PTUN.JKT; dan 96/G/2019/PTUN.JKT.

Plt Bupati Malang, Muhammad Sanusi menerangkan pihaknya menggugat atas kesalahan fatal dalam surat edaran KemenPUPR nomor SA.02.03-Mn/253.

Kesalahannya meliputi terkait dengan  surat izin pemanfaatan air (SIPA) kepada PDAM Kota Malang.

Kemudian, surat edaran tersebut berisi bahwa wilayah Sumber Mata Air Wendit berada di Kota Malang.

Termasuk soal izin lingkungan dari balai besar yang belum pernah dikeluarkan rekomendasinya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang dan mengetahui warga sekitar.

“Gugatan yang kami ajukan murni terkait dengan izin SIPA,” ujar Sanusi kepada SURYAMALANG.COM, Senin (17/6/2019).

Sanusi mengaku telah diskusi dan duduk bersama dengan Pemkot Malang dan Pemprov Jatim.

“Saya pastikan pasokan layanan kebutuhan air untuk masyarakat Kota Malang maupun Kabupaten Malang yang berasal dari Sumber Wendit tetap berjalan.”

“Kebijakan peraturan yang lama tetap menjadi pedoman sampai ada aturan baru yang terbit,” jelas Sanusi.

Sanusi menegaskan pengambilalihan Sumber Air Wendit menjadi opsi terkahir dan harus didasarkan pada putusan PTUN.

“Kalau sudah sampai tahap yang paling jauh dan tidak ada solusi, baru kami arahkan ke sana. Makanya tergantung putusan PTUN,” jelas Sanusi.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved