Kabar Trenggalek

Pemprov Jatim Surati Pemkab Trenggalek Terkait Pengisian Jabatan Wakil Bupati

Pemprov Jawa Timur berkirim surat ke Pemkab Trenggalek terkait kekosongan jabatan Wakil Bupati Trenggalek yang hingga kini belum terisi.

Pemprov Jatim Surati Pemkab Trenggalek Terkait Pengisian Jabatan Wakil Bupati
Aflahul Abidin
M Nur Arifin dan istrinya. Arifin dilantik menjadi Bupati Trenggalek di Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa (28/5/2019). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pemprov Jawa Timur berkirim surat ke Pemkab Trenggalek terkait kekosongan jabatan Wakil Bupati Trenggalek yang hingga kini belum terisi.

Pasalnya jabatan wabup setidaknya harus terisi 18 bulan sebelum masa berakhirnya jabatan kepala daerah.

Jika lebih dari itu, maka kekosongan wabup harus dibiarkan dan tidak bisa diisi lantaran akan dianggap tidak efektif dan efisien serta akan dibiarkan kosong hingga akhir masa jabatan kepala daerah.

Hal itu ditegaskan oleh pelaksana tugas Asisten I Setdaprov Himawan Estu Bagijo, kepada SuryaMalang.com, Senin (17/6/2019).

Dalam surat yang dilayangkan dua pekan setelah pelantikan Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin, berisi dorongan agar segera diambil langkah pengisian jabatan wakil bupati.

"Pengusulan dilakukan oleh para partai pengusung. Nah supaya bisa bekerja sama dengan baik, Bupati diberi kesempatan berpendapat untuk mengusulkan nama. Tapi proses penetapannya tetap lewat sidang paripurna di DPRD," kata Himawan.

Aturan ini berdasarkan Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 176, dalam hal wakil bupati diberhentikan maka mekanisme pemilihan dilakukan oleh DPRD kabupaten kota berdasarkan usulan parpol pengusung.

Partai Pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil bupati pada kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Bupati, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kemudian ditetapkan dan disampaikan gubernur untuk dilanjutkan ke Kemendagri.

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati, dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

"Kalau kurang dari itu maka jabatan tidak bisa diisi. Karena dianggap tidak efisien. Maka sebenarnya Trenggalek diuber itu. Masa jabatan Bupati Trenggalek berakhir pada 17 Februari 2021," tegas Himawan.

Maka paling tidak bulan Agustus mendatang diupayakan agar posisi Wakil Bupati tersebut sudah bisa terisi. Karena jika tidak maka Bupati harus siap menanggung jabatan tanpa wakil sampai masa akhir jabatan.

"Kalau kurang dari 18 bulan tidak bisa terisi. Maka bupati akan sendirian. Kenapa begitu karena tidak efisien mengingat waktu masa jabatannya segera habis," tambah pria yang juga merangkap sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini.

Jika tidak terisi, dikatakan Himawan memang tidak ada sanksi. Namun pemerintah provinsi menegaskan lebih baik segera terisi posisi tersebut. Sebab dalam UU juga menyebutkan agar 14 hari setelah jabatan kosong segera diusulkan nama.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved