Malang Raya

Polemik PDAM, Sumber Air Wendit Status Quo

"Setiap bulan kami sampaikan kewajiban kami Rp 2,5 miliar untuk Kabupaten Malang," pungkasnya.

Polemik PDAM, Sumber Air Wendit Status Quo
Benni Indo
Wali Kota Malang Sutiaji (tengah) dan Dirut PDAM Kota Malang M Nor Muhlas (kiri) saat berada di Sumber Air Wendit. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Polemik antara Pemkab Malang dengan Pemkot Malang terkait sumber air PDAM Wendit memasuki babak baru. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan dengan adanya gugatan yang dilayangkan ke Kementerian PUPR dari Pemkab Malang, maka pengelolaan sumber air di Wendit dalam status quo.

Sutiaji pun menyampaikan jika pihaknya memilih menunggu hasil yang akan ditetapkan dalam ketentuan hukum nantinya. Pemkot Malang pun tidak akan mengubah perjanjian kerjasama (PKS) yang telah disahkan.

"Sekarang sudah masuk status quo karena ada gugatan Pemkab Malang, maka kami ikuti," ujar Sutiaji beberapa waktu lalu saat meninjau Sumber Air Wendit.

Sutiaji pun tidak berbicara banyak terkait adanya gugatan yang telah dilayangkan Mei lalu. Ia menjelaskan, sesuai kesepakatan yang tertuang di PKS, pembiayaan yang diberikan untuk melakukan konservasi di daerah yang sumber airnya dimanfaatkan.

"Tapi ada beberapa sumber air yang ternyata berubah fungsi sekarang ini," katanya.

Dengan adanya polemik seperti saat ini, bisa saja uang yang selama ini disetorkan ke Pemkab Malang senilai Rp 2 M lebih dikembalikan ke Pemkot Malang.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Kota Malang Nor Muhlas mengatakan, pihaknya tidak akan menagih. Kata Muhlas, semuanya dikembalikan pada regulasi yang telah ditetapkan.

"Tentu saja tidak begitu. Tapi biar regulasi yang memberikan wewenang," katanya.

Dijelaskan Muhlas, Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) saat ini menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian PUPR. Di mana sebelumnya ketentuan biaya yang harus diberikan kepada Pemkab Malang juga sudah tertera dalam PKS yang dibuat.

"Ketika SIPA digugat, maka bisa saja nanti uang yang sudah disampaikan ke Kabupaten Malang diminta untuk dikembalikan, itu jelas ada aturannya," tegas Muhlas lagi.

Pemkot Malang melihat, konservasi terhadap sumber air yang semestinya menjadi tanggungjawab Pemkab Malang belum terealisasi dengan baik. Terlihat saat ini debit air yang mengalir dan bisa ditampung terus mengalami penurunan.

"Setiap bulan kami sampaikan kewajiban kami Rp 2,5 Miliar untuk Kabupaten Malang," pungkasnya.

Dia juga menegaskan jika biaya yang ditarik dari pelanggan berkaitan dengan pemanfaatan air yang bersumber dari Wendit dan lain sebagainya adalah untuk biaya pemeliharaan. Proses mengalirnya air dari sumber hingga ke rumah warga membutuhkan skema khusus yang tentunya membutuhkan biaya.

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved