Malang Raya

Wali Kota Malang Jawab Kritik PAN soal Anggaran Halal Bihalal Rp 481,9 Juta

Wali Kota Malang Sutiaji memberikan penjelasan terkait kritikan Fraksi PAN yang menilai banyak anggaran tidak tepat sasaran, salah satunya untuk...

Wali Kota Malang Jawab Kritik PAN soal Anggaran Halal Bihalal Rp 481,9 Juta
Hayu Yudha Prabowo
ANTRE BERSALAMAN - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Malang antre bersalaman dengan Wali Kota Malang, Sutiaji dalam Halal Bi Halal Pemkot Malang di Halaman Balai Kota Malang, Senin (10/6/2019). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Wali Kota Malang Sutiaji memberikan penjelasan terkait kritikan Fraksi PAN yang menilai banyak anggaran tidak tepat sasaran, salah satunya anggaran untuk kegiatan halal bihalal.

Dalam keterangannya di hadapan dewan dalam rapat paripurna, Sutiaji menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan telah mendapat kesepakatan DPRD Kota Malang. 

Sebelumnya, Fraksi PAN menilai anggaran senilai Rp 481 juta kurang etis di tengah masih banyaknya persoalan kesejahteraan rakyat.

“Menjawab pertanyaan Fraksi PAN, hal ini dapat dijelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk acara halal bihalal yang telah menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Kegiatan itu melibatkan banyak tokoh instansi vertikal dan unsur masyarakat,” terang Sutiaji, Senin (17/6/2019).

Sutiaji mengatakan, dalam kegaitan itu seluruh ASN di Pemkot Malang diundang. Banyaknya orang yang datang ke acara halal bihalal di Balaikota Malang juga menyediakan banyak pilihan makanan.

Namun begitu, Sutiaji mengatakan bahwa penggunaan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan. Sutiaji mengatakan, dalam kegiatan itu, dianggarkan per orang untuk biaya makan mencapai Rp 47 ribu.

Sutiaji pun meminta agar dewan bisa memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dari anggaran yang telah ditetapkan bersama. Kecuali pada temuan-temuan penyelewengan, Sutiaji meminta agar dewan bisa memberikan peringatan.

“Ketika sudah proses, karena juga telah disetujui oleh dewan, saya mohon bisa bekerjasama. Namun kalau ada penyelewengan, maka dewan yang memantau harus memberikan peringatan,” terang Sutiaji.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief, menjelaskan anggaran yang telah ditetapkan merupakan hasil kesepakatan dengan anggota dewan terdahulu sebelum Dito masuk sebagai anggota PAW. Dito tidak mengatakan kalau anggaran itu terlalu besar, melainkan kurang sesuai dengan azas kepatutan.

“Kurang etis saja,” ujar Dito.

Padahal, lanjut Dito, masih banyak permasalahan di Kota Malang yang butuh penanganan, seperti jalan berlubang dan perbaikan infrastruktur lainnya.

“Anggaran setengah miliar kalau hanya untuk makan dan minum halal bihalal mencederai etika publik dan kurang sesuai dengan azas kepatutan,” imbuh Dito.

Dito Arief menyarankan agar kedepan anggaran di APBD agar lebih banyak dialokasikan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Sejauh yang diketahui politisi dari Fraksi PAN itu, anggaran makan minum di OPD juga sudah cukup besar.

Di laman resmi lelang https://lpse.malangkota.go.id telah diumumkan rekanan pemenang tender dengan judul Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Belanja Makanan dan Minuman Tamu Acara Halal Bihalal dengan PNS, tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat) Tahun 2019.

Program ini diajukan atau di bawah tanggung jawab Bagian Umum Setda dengan nilai pagu paket Rp 481.950.000. 

 

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved