Kabar Trenggalek

Pindah Kantor, Baznas Mendekat ke Unit Pengendali Gratifikasi Pemkab Trenggalek

Dengan pindah kantor, Baznas kini menjadi satu lokasi dengan unit yang bakal dibentuk Pemkab Trenggalek, yakni Unit Pengendali Gratifikasi.

Pindah Kantor, Baznas Mendekat ke Unit Pengendali Gratifikasi Pemkab Trenggalek
suryamalang.com/Aflahul Abidin
Kantor Baznas yang baru di area Pendopo Kabupaten Trenggalek, Selasa (18/6/2019). 

SURYAMALANG.COM, TRENGGALEK – Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Trenggalek pindah ke Pendopo Kabupaten mulai Selasa (18/6/2019). Sebelumnya, Baznas berkantor di Jalan Raya Jarakan, Karangan Trenggalek.

Dengan pindah kantor, Baznas kini menjadi satu lokasi dengan unit yang bakal dibentuk Pemkab Trenggalek, yakni Unit Pengendali Gratifikasi. Dengan begitu, Baznas bisa mendorong tercapainya terget penerimaan tahunan Rp 3,5 miliar.

“Penerimaan kami hingga Mei 2019 senilai Rp 1,3 miliar. Kami optimistis tercapai. Tahun lalu target kami Rp 3 miliar tercapai Rp 3,3 miliar,” kata Ketua Baznas Trenggalek, Mahsun Ismail, Selasa (18/9/2019).

Dengan kantor baru yang lokasinya lebih strategis, Baznas berharap penerimaan dari masyarakat juga lebih besar. Selama ini, 95 persen penerimaan zakat di Baznas didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Penerimaan dari masyrakat umum masih rendah.

Untuk tahun ini juga, Baznas mencoba merambah ke perusahaan-perusahaan yang ada di Trenggalek. Selain itu, mulai dibentuk juga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di desa-desa. “Itu kepanjangan tangan Baznas di desa-desa. Target kami tahun ini ada satu UPZ di tiap kecamatan,” ungkap Mahsun.

Akhir Ramadan lalu, satu UPZ sudah dibuka di Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan. Di sana, zakat dihimpun sementara dari para parangkat desa. Setiap kali sawah panen, perangkat desa di sana sudah terbiasa untuk menyisihkan zakat.

“Kalau kami melihat, potensi UPZ di desa-desa besar. Untuk kecamatan tertentu, seperti Munjungan, Watulimo, Panggul, Durenan, dan Gandusari,” tutur dia.

Bupati Trenggalek M Nur Arifin menambahkan, Unit Pengendali Gratifikasi menjadi salah satu program yang telah disiapkan sejak pertama menjabat sebagai bupati. Selain Baznas, unit ini akan bersinergi dengan Forum Corporate Social Responsibility (CSR).

“Jadi, kalau ada orang yang mendapatkan proyek pemerintah, kemudian mereka berekspektasi akan mendapat proyuek lagi, di situ ruang-ruang korupsi dan gratifikasi. Saya harap, kalau kamu dapat untung, kerjaanmu bagus, silakan kalau mau beramal lewat Baznas dan Forum CSR,” ungkapnya. 

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved