Malang Raya

Polisi Minta Pemkot Malang Tegakkan Perda Soal Parkir, Jukir Nakal Urung Dijerat Pidana

Terkait kasus tarikan Rp 50 ribu, Polisi urung melakukan tindakan pidana kepada yang bersangkutan lantaran kasusnya tidak memenuhi unsur-unsur pidana.

Polisi Minta Pemkot Malang Tegakkan Perda Soal Parkir, Jukir Nakal Urung Dijerat Pidana
suryamalang.com/Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Kasatreskrim Polres Malang Kota, AKP Komang Yogi Arya Wiguna. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Kasat Reskrim Polres Malang Kota, AKP Komang Yogi Arya Wiguna meminta kepada Pemerintah Kota Malang untuk melakukan penegakan Perda. Hal itu dilakukan, setelah ada juru parkir yang menarik tarif parkir Rp 50 Ribu kepada sebuah bus pariwisata yang parkir di Alun-alun Kota Malang.

"Kami mohon kepada pihak Pemkot Malang untuk melakukan penegakan Perda. Karena tidak menutup kemungkinan banyak oknum-oknum jukir yang menarik tarif parkir tidak sesuai dengan Perda," ucapnya.

Komang menjelaskan, kasus itu sebenarnya ditangani oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Malang. Untuk itu, dirinya akan menyesuaikan penindakan ini sesuai dengan kebijakan perda.

"Tindakan yang paling realistis yang pertama adalah mengutamakan Perda. Apabila kebijakan Perda dirasa kurang, kami menekankan kepada yang bersangkutan untuk membuat pernyataan," ucapnya.

Terkait kasus ini, Polisi urung melakukan tindakan pidana kepada yang bersangkutan lantaran kasusnya tidak memenuhi unsur-unsur pidana.

Dijelaskan Komang, jukir yang bernama Panut (51) ini baru sekali melakukan pemungutan di luar tarif perda. Polisi juga belum menemukan unsur paksaan dan ancaman yang dilakukan oleh Panut

"Jadi, untuk ranah pidana unsur-unsurnya belum cukup, karena memang yang bersangkutan baru sekali melakukan perbuatan," ucapnya.

Meski demikian, Komang tak menampik aksi yang dilakukan oleh Panut ini mengandung unsur premanisme. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pembinaan dan efek jera agar menjadi sebuah pembelajaran dari para jukir nakal.

"Tahapan pelaku premanisme memang ada pemungutan liar. Tapi kami lihat dulu tindakan dari aspek premanisme seperti apa. Yang pasti kepada pelaku akan kami kenai wajib lapor dan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi kejadian ini lagi," tandasnya.

Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved