Kabar Surabaya

Skandal Kredit Fiktif di BRI Surabaya, Petinggi dan Debitur Bersekongkol Rugikan Negara Rp 10 Miliar

Nanang Lukman Hakim (NLH) dan Lanny Kusumawati Hermono (LHK) diduga mengajukan kredit fiktif yang merugikan negara Rp 10 miliar.

Skandal Kredit Fiktif di BRI Surabaya, Petinggi dan Debitur Bersekongkol Rugikan Negara Rp 10 Miliar
Syamsul Arifin
Jaksa menahan Nanang Lukman Hakim (NLH) dan Lanny Kusumawati Hermono (LHK) karena diduga mengajukan kredit fiktif yang merugikan negara Rp 10 miliar. Nanang merupakan mantan Associate Account Officer (AAO) PT BRI (Persero) Surabaya dan Lanny merupakan debitur atau pihak ketiga dalam kasus tersebut. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menahan Nanang Lukman Hakim (NLH) dan Lanny Kusumawati Hermono (LHK) karena diduga mengajukan kredit fiktif yang merugikan negara Rp 10 miliar.

Nanang merupakan mantan Associate Account Officer (AAO) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Surabaya dan Lanny merupakan debitur atau pihak ketiga dalam kasus tersebut.

Kasus tersebut terjadi pada tahun 2018 lalu. Saat itu, BRI mengadakan program pemberian kredit modal kerja (KMK) Ritel Max Co kepada sembilan debitur. Semua pengajuan kredit itu diproses oleh Nanang selaku AAO.

Namun Nanang justru memanfaatkan jabatan tersebut untuk bekerja sama melakukan praktik kredit fiktif.

“Dia bekerjasama dengan Lanny untuk menyusun kredit fiktif yang diajukan kepada bank,” ungkap Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto, Selasa, (18/6/2019).

Anton menjelaskan, Nanang memandu Lanny untuk membuat berkas  pengajuan kredit usaha itu. Belakangan diketahui jika identitas debitur, SIUPP dan TPD semuannya palsu. Bahkan, mereka juga menggelembungkan agunan.

“Karena semua proses pengecekan calon debitur dilakukan oleh Nanang, maka ia pun mencairkan dana kredit usaha itu. Padahal semua pengajuan itu fiktif,” terangnya.

Setelah uang dari pengajuan kredit itu cair, Nanang dan Lanny pun menikmati uang senilai itu. Akibat ulah keduanya, negara dirugikan mencapai Rp 10 miliar.

Mereka dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setelah ditetapkan tersangka, mereka lantas ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.  Syamsul Arifin

Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved