Kabar Tulungagung

Dewan Pendidikan Kabupaten Tulungagung Banjir Keluhan Terkait Zonasi PPDB

Sebagai warga negara para orang tua ini sama-sama membayar pajak. Seharusnya mereka punya hak untuk mensekolahan anaknya di sekolah berkualitas.

Dewan Pendidikan Kabupaten Tulungagung Banjir Keluhan Terkait Zonasi PPDB
suryamalang.com/David Yohanes
Loket pendaftaran di SMPN 1 Tulungagung. 

SURYAMALANG.COM, TULUNGAGUNG - Dewan Pendidikan Tulungagung banyak menerima keluhan dari masyarakat, terkait pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP.

Mereka banyak yang menemui langsung Ketua Dewan Pendidikan Tulungagung, Supriyono, maupun yang mengadu lewat telepon. Keluhan paling banyak berasal dari wali murid yang berasal dari daerah pinggiran.

Mereka merasa diperlakukan tidak adil, karena hanya bisa bersekolah di SMP Negeri pinggiran. "SMP pinggiran dari sisi fasilitas, kualitas dan kapasitas jauh dari sekolah di kota. Tidak adil kalau siswa di pinggiran tidak boleh bersekolah di SMP yang kualitasnya bagus," ujar Supriyono.

Apalagi, lanjutnya, sebagai warga negara para orang tua ini sama-sama membayar pajak. Seharusnya mereka sama-sama punya hak untuk mensekolahan anaknya di sekolah dengan kualitas terbaik.

Jika Kementerian Pendidikan ingin meratakan pendidikan, seharusnya fasilitas dan mutu pendidikan sekolah pinggiran disamakan dulu dengan sekolah yang ada di kota. "Perlakukan tidak adil itu tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945," tegas Supriyono.

Selain itu ada ketakutan terjadi penurunan semangat anak didik. Bagi siswa di dekat sekolah favorit, mereka tidak akan berusaha mencapai prestasi terbaik agar bisa masuk ke SMP dengan kualitas pendidikan yang bagus.

Karena berdasar jarak rumah, mereka sudah dipastikan bisa masuk sekolah berkualitas. Demikian juga bagi anak pinggiran, mereka jadi malas bersaing karena dipastikan hanya bisa melanjutkan di SMP pinggiran.

"Misalnya siswa dari Kecamatan Ngantru, mereka hanya boleh sekolah di Ngantru, dan tidak boleh sekolah di selatan Sungai Brantas. Ini kan menyedihkan," tutur Supriyono.

Supriyono berharap ada perubahan sistem zonasi, misalnya 60 persen untuk lingkungan dan 40 persen berdasar prestasi.

Terkait pemerataan siswa di SMP Negeri pinggiran, Supriyono berharap ada konsistensi pada pagu. Selama ini SMP negeri di pinggiran sulit dapat siswa, karena SMP yang di kota terus menambah rombongan belajar.

"Kalau pagunya sekian, rombelnya sekian, semua harus konsisten tidak ditambah lagi," tandasnya. 

Penulis: David Yohanes
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved