Kabar Surabaya

UPDATE Keputusan Kemendikbud atas PPDB Jatim/Kota Malang Setelah Wali Murid Protes & Dihentikan

UPDATE keputusan Kemendikbud atas PPDB Jatim/Kota Malang setelah Wali Murid protes dan sistem sempat dihentikan, Khofifah sampaikan 6 hal ini.

UPDATE Keputusan Kemendikbud atas PPDB Jatim/Kota Malang Setelah Wali Murid Protes & Dihentikan
Tribun Jogja
UPDATE Keputusan Kemendikbud atas PPDB Jatim/Kota Malang Setelah Wali Murid Protes & Dihentikan 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Hasil keputusan Kemendikbud untuk sistem zonasi PPDB Jatim/Kota Malang telah dirilis. 

Dari hasil keputusan Kemendikbud PPDB Jatim (Jawa Timur) termasuk Kota Malang, terungkap bila sistem zonasi tetap berlaku. 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa setelah kembali membuka sistem PPDB Jatim yang sebelumnya sempat ditutup (ditangguhkan). 

10 Bukti Baru Mutilasi Oleh Sugeng di Pasar Besar Kota Malang Setelah Reka Ulang Adegan Dilakukan

Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau langsung jalannya sistem IT PPDB SMA SMK Negeri Jawa Timur yang ada di Jurusan Teknik Informasika ITS Surabaya, Kamis (20/6/2019) dini hari.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau langsung jalannya sistem IT PPDB SMA SMK Negeri Jawa Timur yang ada di Jurusan Teknik Informasika ITS Surabaya, Kamis (20/6/2019) dini hari. (suryamalang.com/Fatimatuz Zahro)

Penangguhan sistem zonasi PPDB Jatim SMA/SMK ini tidak luput dari protes puluhan wali murid saat menemui anggota DPRD Jawa Timur, Rabu (19/6/2019).

Mereka menyampaikan kekecewaannya terhadap sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA/SMK Negeri.

Di dalam protes tersebut, wali murid mendesak Pemerintah pusat untuk menghentikan zonasi PPDB.

"DPRD Jatim harus segera memperjuangkan ke pemerintah pusat untuk mencabut sistem zonasi PPDB. Karena penerimaan siswa baru akan tutup Kamis besok,” tutur Hudi, satu di antara perwakilan wali murid.

Sinopsis Cheese In The Trap EP 4 Tayang Hari Ini Kamis (20/6/2019) di TRANS TV & Link Streaming

Puluhan wali murid menemui anggota DPRD Jawa Timur, Rabu (19/6/2019). Mereka menyampaikan kekecewaannya terhadap sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA/SMK Negeri.
Puluhan wali murid menemui anggota DPRD Jawa Timur, Rabu (19/6/2019). Mereka menyampaikan kekecewaannya terhadap sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA/SMK Negeri. (ist)

Wali murid lainnya, Ronny Mustamu mengaku zonasi PPDB, khususnya di Surabaya, akan merugikan masyarakat yang tinggal di kecamatan yang jauh dari sekolah negeri. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di kecamatan memiliki sekolah negeri akan diuntungkan.

"Misalnya, di Kecamatan Wonokromo, Gubeng, Tegal Sari akan rugi karena jauh dari sekolah negeri, padahal padat penduduknya. Maka zonasi PPDB seharusnya dibatalkan,” tegasnya.

Jika belum menemukan solusi yang tepat, pihaknya berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi menerapkan sistem PPDB seperti tahun sebelumnya. Yakni, zonasi berdasarkan kecamatan dan nilai ujian.

Andik Vermansah Mengaku Mulai Move On dari Persebaya Surabaya

Plt Kadis Pendidikan Jatim, Hudiyono menyatakan PPDB Jatim dihentikan smentara terhitung mulai Rabu (19/6/2019) siang
Plt Kadis Pendidikan Jatim, Hudiyono menyatakan PPDB Jatim dihentikan smentara terhitung mulai Rabu (19/6/2019) siang (SURYAMALANG.COM/Sugiharto)
Halaman
1234
Penulis: Sarah Elnyora
Editor: Dyan Rekohadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved