Pilkada Kabupaten Malang

Bawaslu Butuh Dana Rp 32 Miliar & KPU Butuh Rp 90 Miliar dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020

Bawaslu Kabupaten Malang butuh dana sekitar Rp 32 miliar dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020.

Bawaslu Butuh Dana Rp 32 Miliar & KPU Butuh Rp 90 Miliar dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020
Tribun Batam
Ilustrasi 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Bawaslu Kabupaten Malang butuh dana sekitar Rp 32 miliar dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020.

“Jumlah itu yang kami sampaikan ke Pemkab Malang,” terang George Da Silva, Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang kepada SURYAMALANG.COM, Senin (24/6/2019).

George menambahkan dana tersebut untuk kebutuhan, mulai pengawasan 8.409 TPS, bimtek saksi, bimtek dan pelatihan pengawas, honorarium para pengawas di lapangan, dan sebagainya.

“Harapan kami, realisasi dana itu sesuai dengan yang diusulkan,” tuturnya.

Sedangkan KPU Kabupaten Malang memperkirakan butuh dana antara Rp 80 miliar sampai Rp 90 miliar dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020.

Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini mengatakan anggaran tersebut naik dua kali lipat dari anggaran Pilkada Kabupaten Malang 2015 sebesar Rp 35 miliar.

Kenaikan anggaran itu karena penyesuaian peraturan baru.

Anis mencontohkan honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam Pilbup 2015, anggota PPK memperoleh honor Rp 1 juta.

Setelah penyesuaian honor di Pemilu 2019, honor PPK naik menjadi Rp 1,6 juta.

Sedangkan untuk Ketua PPK akan menerima honor Rp 1,8 juta.

“Pengajuan anggaran tidak hanya untuk honorarium PPK. Kenaikan anggaran itu juga sesuai kebutuhan logistik.”

“Selain itu, penggunaan kotak surat suara juga berbahan karton hanya sekali pakai,” jelas Anis.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved