Kabar Surabaya

Jaksa Sedang Bidik Dugaan Korupsi di YKP, Tiba-tiba Ada Upaya Cairkan Deposito Rp 30,2 Miliar

Ada pihak yang hampir berhasil mencairkan deposito Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT YEKAPE senilai Rp 30,2 miliar di sebuah bank di Surabaya.

Jaksa Sedang Bidik Dugaan Korupsi di YKP, Tiba-tiba Ada Upaya Cairkan Deposito Rp 30,2 Miliar
web
ILUSTRASI 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim nyaris kecolongan. Ada pihak yang hampir berhasil mencairkan deposito Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT YEKAPE senilai Rp 30,2 miliar di sebuah bank di Surabaya

Beruntung transaksi itu berhasil digagalkan. Berawal dari pihak bank yang ragu atas permintaan pencairan itu karena mendengar Kejati Jatim telah memblokir sejumlah rekening YKP dan PT YEKAPE.

Tapi pihak bank itu belum menerima pemblokiran dari Kejati. Karena ragu, pihak bank itu segera menghubungi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta.

Selanjutnya, pihak PPATK segera menghubungi Kejati Jatim. Dan pihak Kejati langsung memblokir rekening itu.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan, ketika dikonfirmasi tentang santernya kabar adanya usaha 'pembobolan' rekening YKP dan PT YEKAPE itu tidak membantah.

"Ternyata teman-teman wartawan dengar juga, ya. Kabar itu bukan hoaks dan benar terjadi. Hampir saja ada usaha pencairan deposito dari pihak YKP. Namun semua transaksi telah berhasil digagalkan," ujarnya, Senin, (24/6/2019).

Jaksa yang juga ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Malang itu mengakui, rekening yang hampir dicairkan memang belum terblokir penyidik. Ada satu nomor rekening di sebuah bank lolos tidak diblokir penyidik.

Namun setelah kasus itu, tambah Didik, pihak Kejati telah mengirim surat blokir ke seluruh bank yang ada di Surabaya.

"Jadi sekarang semua bank sudah kami surati. Sudah kami blokir semua rekening YKP dan PT YEKAPE," tambahnya.

Kilas Balik 3.048 Persil Tanah Aset Pemkot Surabaya Beralih ke Yayasan Kas Pembangunan (YKP)

Kejati Jatim akan Periksa Mantan Wali Kota Surabaya, Bambang DH, Terkait Kasus Dugaan Korupsi YKP

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi YKP dan PT YEKAPE pernah beberapa kali mencuat.

Pada tahun 2012, DPRD Kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Saat itu pansus hak angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya, karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak.

Berdasarkan dokumen, menurut Didik Farkhan, YKP dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951.

Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah atau surat ijo berasal dari Pemkot. Tahun 1971 juga ada suntikan modal Rp 15 juta dari Pemkot. Syamsul Arifin

Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved