Kabar Sulawesi Selatan

ATKP Makassar Hanya Skors Taruna Terdakwa Penganiaya Yunior hingga Tewas

Muhammad Rusdi (21) menjadi terdakwa pembunuh yuniornya, taruna tingkat 1 ATKP Makassar, Aldama Putra Pongkal. Aldama meninggal dunia pada 3 Februari.

ATKP Makassar Hanya Skors Taruna Terdakwa Penganiaya Yunior hingga Tewas
KOMPAS.com/HIMAWAN
Wakil Direktur 3 Bidang Ketarunaan ATKP Makassar Nining Idyaningsih yang ditemui di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (24/6/2019) usai sidang kasus pembunuhan Aldama Putra Pongkala, Senin (24/6/2019). 

SURYAMALANG.COM, MAKASSAR - Perkara pembunuhan di kampus Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar, masih diperiksa di di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, hingga Senin (24/6/2019). 

Muhammad Rusdi (21) menjadi terdakwa pembunuh yuniornya, taruna tingkat 1 ATKP Makassar, Aldama Putra Pongkal. Aldama meninggal dunia pada 3 Februari 2019 lalu sekitar pukul 21.45 WITA.

Meski perkara ini sudah masuk pengadilan, pihak ATKP Makassar belum menjatuhkan sanksi final. 

Wakil Direktur 3 Bidang Ketarunaan ATKP Makassar, Nining Idyaningsih, mengatakan, status Muhammad Rusdi belum dipecat sebagai taruna. Rusdi hanya diberikan skors hingga proses persidangannya selesai.

"Kami tunggu hasil sidang sesuai hasil rapat dewan kehormatan kemarin. Kami akan mengeluarkan anak ini kalau terbukti dan sudah ada putusan dari pengadilan," kata Nining.

Nining mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi dalam pengawasan taruna untuk mencegah kejadian pemukulan antara senior yunior ini berulang.

Menurutnya, dalam 24 jam, pihak kampus melakukan pemgawasan sebanyak dua kali.

"Kami udah menambah pengawasan, penjagaan juga udah kami perketat, dalam artian yang kemarin pengasuhannya 1x24 jam sekarang 1x12 jam. Jadi satu kali 12 jam ada enam orang yang lakukan pengawasan. 3 ASN dan 3 dari AURI," jelasnya.

Dengan kebijakan baru ini, Nining mengatakan senioritas di kampus ATKP sudah tak tampak lagi. Hal ini ia lihat dari pengawasan yang dilakukan pihaknya, tak ada para taruna di tingkat atas yang menghukum yuniornya apabila melakukan pelanggaran.

Nining mengatakan hal itu kini jadi kewenangan birokrasi. Ia pun mengatakan ATKP turut menyesali tindakan penganiayaan yang terjadi di bulan Februari lalu.

Halaman
12
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved