Malang Raya

Wawali Malang Bilang, Anggaran Tak Terserap Rp 486 Miliar juga Akibat Efisiensi

banyaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga akibat dari efisiensi yang dilakukan Pemkot Malang. Sehingga tidak semata-mata karena banyaknya

Wawali Malang Bilang, Anggaran Tak Terserap Rp 486 Miliar juga Akibat Efisiensi
web
ILUSTRASI 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengatakan, banyaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga akibat dari efisiensi yang dilakukan Pemkot Malang. Sehingga tidak semata-mata karena banyaknya gagal lelang.

Hal itu dikatakan Edi setelah menghadiri rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Pendapat Badan Anggaran DPRD Kota Malang terhadap Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, Rabu (26/6/2019). Namun Edi tidak menjelaskan lebih spesifik berapa persen program efisiensi mempengaruhi besarnya nilai SILPA.

“Memang secara spesifik belum masuk ke presentase. Namun ada sekitar Rp 486 miliar nilai SILPA tadi. Tapi point itu penting bahwa efisiensi harus dilakukan. Terhadap yang gagal lelang, diupayakan perencanaan dimaksimalkan,” kata Edi, Rabu (26/6/2019).

Mayoritas Fraksi DPRD Kota Malang Soroti Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Mencapai Rp 538 Miliar

Edi menerangkan, Pemkot Malang melakukan efisiensi terkait harga pagu dan menekan tindak korupsi. Oleh sebab itu, Edi menegaskan kalau efisiensi akan tetap dilakukan.

“Jadi SILPA yang besar itu salah satunya adalah efisiensi. Tapi juga ada yang gagal lelang dan tidak bisa dilaksanakan. Inilah bentuk efisiensi karena juga bermanfaat dengan yang lain. Saya kira saling terkait untuk menekan korupsi karena kontrolnya semakin bagus,” paparnya.

Untuk menekan agar SILPA pada anggaran tahun berikutnya tidak membengkak, Edi mengatakan akan memperketat kontrol terhadap 27 OPD yang juga menjadi sorotan DPRD Kota Malang.

“Kami kontrol terus setiap triwulan serapan dari masing-masing OPD. LPSE sekarang juga menampilkan semua pekerjaan yang ditawarkan,” kata Edi.

Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Sugiono mengatakan bahwa perencanaan yang dilakukan OPD belum maksimal sehingga menyisakan banyak SILPA. Dewan pun meminta agar strategi rancangan awal program dari masing-masing OPD melalui perencanaan yang baik dan terstruktur.

“Maka dari itu, memberikan catatan kepada pihak OPD karena kurangnya perencanaan,” kata Sugiono.

Dewan mendorong agar OPD bisa meminimalisir SILPA, dengan maksimal menyisakan 5 persen anggaran. Dengan nilai SILPA yang tinggi, ada kesan dari masyarakat bahwa apa yang sebetulnya dilakukan Pemkot Malang melalui OPD selama ini tidak berjalan dengan baik.

“Istilah orang Jawa itu, bisa kerja atau tidak? Kan kalau SILPA rendah juga nanti berimbas pada kinerja mereka,” jelasnya.

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved