Malang Raya

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, Wali Kota Kota Malang Sutiaji Imbau Masyarakat Tetap Tenang

Tidak ada kejadian yang tidak ada nilai baiknya. Kita harus bisa menerima itu semua, yang menang tidak boleh euforia, yang kalah jangan berkecil hati

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, Wali Kota Kota Malang Sutiaji Imbau Masyarakat Tetap Tenang
humas
Wali Kota Malang, Sutiaji. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Wali Kota Malang Sutiaji mengimbau agar masyarakat Kota Malang tetap menjaga kondusifitas Kota Malang pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Sutiaji ketika menghadiri Diskusi Harmonisasi Pasca Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Brawijaya (UB) Malang di Hotel Savana, Sabtu (29/6/2019).

“Pesen saya tetap bahwa kita punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Tidak ada kejadian yang tidak ada nilai baiknya. Kita harus bisa menerima itu semua, yang menang tidak boleh euforia, yang kalah jangan berkecil hati. Kita saling menghormati,” ujar Sutiaji, Sabtu (29/6/2019).

Dalam kesempatan itu, Sutiaji juga mengajak agar para akademisi ikut menyumbangkan pikiran dan ide demi kemajuan Kota Malang.

“Pemkot Malang sangat membutuhkan dan selalu membutuhkan sumbangsih pikiran dari ahlinya. Pemda tidak bisa kerja sendiri," tegas Sutiaji.

Alumnus UIN Malik Ibrahim Malang ini menerangkan kembali agar sumbangsih pikiran dapat berbuah produk kebijakan. Seperti bagaimana Kota Malang dan seluruh komponennya dapat secara sadar terstruktur menjaga harmonisasi dalam keadaan apapun.

"Contohnya smart city. Konsep yang akan kita bangun di Kota Malang ini insyallah akan menjaga harmonisasi tersebut,” terang Sutiaji.

Melalui konsep pelayanan publik secara digital, maka akan memudahkan distribusi informasi kepada masyarakat. Distribusi informasi yang baik akan meningkatkan literasi masyarakat sehingga tidak mudah termakan informasi yang tidak benar dan kemungkinan dapat mengakibatkan chaos.

Sumbangsih yang dibutuhkan dari akademisi adalah  konsep yang sejalan dengan regulasi. Inilah yang diinginkan Pemkot Maang. Sutiaji juga menekankan pentingnya diskusi yang melibatkan komponen lain selain akademisi. Seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur lainnya.

Dekan FISIP UB, Profesor Unti Ludigdo Ak menjelaskan berbagai perumusan regulasi dan kebijakan harus dipastikan tidak bertentangan dengan nilai nilai Pancasila.

"Memang sudah tugas kita, para akademisi  untuk menarik Pancasila sampai pada dimensi praktis regulasi," tegasnya.

Dalam kaitannya dengan Kota Malang, tentu akademisi terus siap berkontribusi menyiapkan generasi milenial jauh dari paham merugikan bangsa. Bukan hanya tugas elit politik yang memberikan pendidikan politik, namun juga perguruan tinggi akan mengawal penguatan pendidikan pemahaman demokrasi sejak dini.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang, Abdul Harris yang juga hadir dalam diskusi menegaskan kalangan agamis pun siap membantu pemda dengan caranya.

“Kami juga ingin dilibatkan dalam menciptakan Kota Malang kondusif, tidak hanya tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas pemuda juga ditingkatkan keterlibatannya,” paparnya. 

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved