Breaking News:

Kabar Surabaya

Dari Jatim, 11 Partai Politik Masukkan 41 Permohonan Gugatan ke MK untuk PHPU Pileg

Sebanyak 11 partai politik dari total 16 partai politik peserta pemilu 2019 mengajukan gugatan PHPU Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 ke MK.

KOMPAS.com/Ihsanuddin
Sidang Mahkamah Konstitusi 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA – Sebanyak 11 partai politik dari total 16 partai politik peserta pemilu 2019  mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Dikutip dari Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) yang ada di MK, gugatan ini terdiri dari 16 laporan untuk DPR RI, 3 laporan untuk DPRD Provinsi, dan 22 untuk jenjang DPRD Kabupaten/Kota.  

Partai Berkarya menjadi partai yang paling banyak mengajukan gugatan dengan total mencapai sembilan laporan (8 laporan untuk DPR RI dan 1 laporan untuk DPRD Kabupaten). Sedangkan dari 16 partai politik peserta pemilu, hanya Partai Garuda, PKS, dan PSI, PBB, dan PKPI saja yang tak memasukkan gugatan PHPU Pileg sama sekali.

Menghadapi gugatan ini, KPU Jawa Timur sebagai peneyelangga pemilu dan pihak yang tergugat menegaskan kesiapannya.

Komisioner KPU Jatim Divisi Hukum, M Arbayanto menjelaskan, pihaknya masih menunggu gugatan yang teregistrasi di MK sebelum menyiapkan alat bukti maupun saksi.

Sebab, setiap gugatan yang masuk dalam AP3, belum tentu teregistrasi dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK). ”Pengumuman resmi masuk tidaknya perkara dalam BRPK baru diketahui pada tanggal 1 Juli 2019 (Senin) ini. Sehingga, untuk bisa menyimpulkan ke persidangan apa tidak, kami masih menunggu 1 Juli,” kata Arbayanto di Surabaya, Minggu (30/6/2019).

Berdasarkan regulasi, setiap gugatan bisa saja ditolak oleh MK (tidak masuk di BRPK). Di antara penyebabnya adalah masuknya permohonan ke MK oleh pemohon yang melebihi waktu yang ditentukan (terlambat).

Selain itu, bagi caleg dari partai politik juga harus melengkapi syarat formil. Caleg yang memasukkan gugatan tanpa sepengatahuan parpol juga akan ditolak. Oleh karenanya, setiap gugatan harus dilengkapi dengan legal standing yang menyertakan tandangan Ketua Partai atau Sekretaris/Wakil Sekretaris Partai.

Setelah menerbitkan BRPK, MK akan langsung memberikan tembusan ke KPU RI. ”Kenapa kok ke KPU RI? Sebab, obyek perkara sengketa adalah SK Penetapan Rekapitulasi (Suara) secara nasional oleh KPU RI,” kata Arbayanto.

”Selanjutnya, KPU RI setelah mendapatkan surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi akan langsung memberikan SE (Surat Edaran) ke KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. SE itu yang akan menjadi landasan kami untuk menyiapkan alat bukti (tandingan),” kata Arbayanto.

Namun, melalui AP3 yang saat ini sudah di akses di MK tersebut, KPU sudah mulai melakukan persiapan alat bukti. ”Tujuannya, untuk menyiapkan jawaban. Mulai dari kronologi, persiapan alat bukti, dan seterusnya,” katanya.

Namun, Arbayanto menyebut, belum semua alat bukti disiapkan oleh KPU RI sebab harus membuka kotak suara. Untuk bisa membuka kotak suara, harus memiliki landasan hukum (Surat dari MK) hingga dilakukan sepengatahuan peserta pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pada prinsipnya, KPU Jatim menegaskan kesiapannya untuk menghadapi sidang gugatan ini. ”Semua daerah akan menjadi atensi penting bagi kami,” kata Arbayanto.

Dikonfirmasi terpisah, Partai Berkarya membenarkan bahwa pihaknya telah memasukkan gugatan ke MK. Di antaranya untuk DPRD Kabupaten Bangkalan.

”Kami hanya fokus untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk DPR RI menjadi kewenangan DPP,” kata Sekretaris DPW Partai Berkarya Jawa Timur, Didik Junaedi dikonfirmasi terpisah.

Pihaknya menyebut adanya pelanggaran selama penyelenggaraan pemilu 2019 sehingga membuat pihaknya memutuskan membuat gugatan ini. ”Di antaranya, adanya selisih suara hingga politik transaksional. Itu beberapa indikasi kecurangan yang kami terima,” katanya. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved