Kabar Blitar

Kebijakan Tempeli Stiker Keluarga Tidak Mampu di Rumah Warga Penerima Bantuan di Kaji Pemkot Blitar

Kebijakan itu untuk menyeleksi warga penerima bantuan pemerintah agar benar-benar tepat sasaran program.

Kebijakan Tempeli Stiker Keluarga Tidak Mampu di Rumah Warga Penerima Bantuan di Kaji Pemkot Blitar
suryamalang.com/Samsul Hadi
Kepala Dinsos Kota Blitar, Priyo Istanto. 

SURYAMALANG.COM, BLITAR - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Blitar sedang mengkaji kebijakan menempeli stiker keluarga tidak mampu di rumah warga penerima bantuan dari pemerintah. Kebijakan itu untuk menyeleksi warga penerima bantuan pemerintah agar benar-benar tepat sasaran.

"Di daerah lain sudah ada yang menerapkan kebijakan itu. Sekarang kami sedang mengkaji kebijakan itu apakah bisa diterapkan di Kota Blitar," kata Kepala Dinsos Kota Blitar, Priyo Istanto, Minggu (30/6/2019).

Priyo mengatakan, Dinsos masih mempertimbangkan dampak psikologis masyarakat dengan kebijakan itu. Menurutnya, warga penerima bantuan yang rumahnya ditempeli stiker tidak mampu pasti akan merasa malu. "Dampak psikologis ini yang masih kami pertimbangkan," ujarnya.

Tetapi, kata Priyo, kebijakan itu sebenarnya bagus untuk meningkatkan kesadaran warga. Artinya, warga yang secara ekonomi sudah mampu harus punya kesadaran untuk menolak menerima bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah hanya diberikan kepada warga yang benar-benar masih membutuhkan.

Menurutnya, jangan sampai program bantuan dari pemerintah salah sasaran. Dia mencontohkan soal program bantuan beras sejahtera dari Pemkot Blitar. Dinsos mendapat informasi ada beberapa warga penerima bantuan yang menjual kembali beras sejahtera dari Pemkot Blitar.

Warga yang menjual kembali bantuan beras sejahtera itu dianggap sudah tidak membutuhkannya lagi. Seharusnya, kalau sudah merasa mampu, warga itu secara sadar menolak menerima bantuan beras dari Pemkot Blitar. "Kalau memang sudah mampu, tidak perlu menerima bantuan beras lagi," ujarnya.

Priyo menjelaskan, selama ini usulan data warga penerima bantuan pemerintah berasal dari hasil musyawarah kelurahan. Kelurahan mendata warga penerima bantuan lewat RT dan RW. "Kami juga minta kelurahan agar lebih selektif mendata warga yang akan menerima bantuan," katanya.

Plt Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan, kebijakan menempeli stiker keluarga tidak mampu di rumah warga penerima bantuan masih dalam tahap pengkajian. Menurutnya, kebijakan itu akan berdampak terhadap psikologis warga penerima bantuan pemerintah.

"Masih dikaji, kami juga kasihan kalau rumah warga penerima bantuan ditempeli stiker keluarga tidak mampu. Kebijakan itu memang sudah diterapkan di daerah lain, tapi untuk Kota Blitar masih kami kaji perlu apa tidak kebijakan itu," katanya. 

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved