Bicara Soal Sistem Zonasi saat Bertemu Presiden Jokowi, Benarkah PKB Incar Posisi Mendikbud?

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkap isi pertemuan pihaknya dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (2/7/2019) lalu.

Di antara pokok yang dibicarakan adalah pemerataan pendidikan.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar, yang juga ikut dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa salah satu hal yang disoroti adalah soal pemerataan kualitas pendidikan melalui sarana prasarana.

PKB menilai kualitas pendidikan bisa setara apabila ada program prioritas berkeadilan.

Hal inilah yang seharusnya dilakukan sebelum pemerintah pusat menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019.

"Yang harus disiapkan oleh pemerintah seharusnya fasilitas pendidikannya terlebih dahulu," kata Halim kepada jurnalis ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (4/7/2019).

"Kami minta pemerintah ke depan meningkatkan fasilitasnya sebagai wujud pemerataan kualitas pendidikan sebelum penerapan zonasi. Zonasi ini bagus, namun kecepetan," kata pria yang juga Ketua DPRD Jatim ini.

Namun, pada prinsipnya PKB mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat, utamanya dalam PPDB kali ini sebagai wujud pemerataan kualitas pendidikan.

Hal ini juga akan menghilangkan label "sekolah favorit" yang selama ini ada di masyarakat dengan melahirkan sekolah favorit lainnya.

Selain itu, pemerintah ke depan juga diharapkan memiliki strategi dalam menjaga kualitas lulusan sekolah yang sebelumnya dilabeli favorit tersebut.

"Kami hanya kawatir bahwa siswa yang kurang dalam hal akademik, sulit untuk mengejar ketertinggalan ketika diterima di 'sekolah favorit' itu. Ini masalah serius kalau sampai terjadi sehingga pemerintah harus menyiapkan solusinya," katanya.

Meskipun banyak membahas pendidikan, Halim membantah bahwa pembicaraan tersebut mengarah kepada permintaan jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Menurutnya, PKB dalam pertemuan itu tak membicarakan soal jabatan menteri.

"Kalau kita bicara pendidikan, lantas kita disebut ingin jatah Menteri Pendidikan? Bukan seperti itu. Kami hanya ingin menegaskan bahwa pendidikan akan menjadi prioritas PKB kedepan," kata kakal kandung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ini.

Ia pun menjelaskan bahwa dibandingkan posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), pihaknya menyiapkan kader untuk posisi kementerian lain.

"Kalau di Menteri Agama, kami siap dari sisi SDM hingga infrastruktur," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengajak seluruh pimpinan PKB menemui Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Cak Imin menjelaskan, kedatangannya bersama Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB dari seluruh Indonesia untuk mengucapkan selamat kepada Jokowi atas kemenangannya dalam kontestasi Pilpres 2019.

Selain mengucapkan selamat secara langsung, kata Cak Imin, dirinya bersama pimpinan PKB lainnya akan membicarakan terkait anggaran pendidikan, di mana lembaga pendidikan yang sudah berkualitas tidak perlu lagi mendapatkan subsidi pemerintah.

"Siap-siap kalau Pak Presiden setuju, lembaga-lembaga pendidikan yang besar-besar, yang negeri akan dikurangi subsidinya untuk dialihkan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang beljm mencapai kualitas, kapasitas seperti yang kita harapkan," ujarnya.