Malang Raya

Jalankan Instruksi KPK Soal LHKPN, BP2D Kota Malang dan Ditjen Pajak Jalin Kerjasama

Kerjasama itu dalam rangka mematuhi seruan KPK perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang harus terintegrasi dengan SPT pajak.

Jalankan Instruksi KPK Soal LHKPN, BP2D Kota Malang dan Ditjen Pajak Jalin Kerjasama
Ist
Pertemuan antara Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur III dan BP2D menanggapi instruksi KPK perihal mekanisme pelaporan LHKPN. 

Laporan Wartawan TribunJatim, Aminatus Sofya

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III. Kerja sama tersebut dalam rangka mematuhi seruan KPK perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang harus terintegrasi dengan SPT pajak.

"Langkah-langkah untuk mengimplementasikan sinergitas itu sedang dikaji secara intensif," kata Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Malang Selatan, Rusdiyanto A Umar, Selasa (9/7/2019).

Ia menambahkan, pajak pengalihan aset bumi dan bangunan misalnya, dapat menjadi salah satu contoh yang dapat disinergikan. Nantinya, akan dibangun sistem sehingga proses verifikasi pajak dapat dilakukan lebih detail dan akurat.

"Dari sistem itu akan terlihat detail nilai transaksi, kelengkapan berkas dan lain-lain," imbuhnya.

Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto mengklaim, kerjasama itu bisa menekan potensi pelanggaran wajib pajak. Sebab dalam sistem yang akan dibangun telah memenuhi azas kewajaran dan keabsahan.

Selain itu, aset pejabat, BP2D maupun KPP bakal menyisir sektor bisnis yang menjadi objek pajak. Sebelumnya, BP2D telah menciptakan sejumlah inovasi, diantaranya seperti e-Tax, BPHTB online, aplikasi SAMPADE hingga aplikasi Geospasial.

"Semua itu kami ciptakan untuk menekan kebocoran dan meningkatkan wajib pajak," pungkas Ade.

Editor: Achmad Amru Muiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved