Malang Raya

Gubernur Jatim Ingatkan Bupati Malang Agar Tak Ganggu Layanan Air Bersih

Pemerintah Kabupaten Malang resmi memasang plakat di pompa air PDAM Kota Malang yang berlokasi di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis.

Gubernur Jatim Ingatkan Bupati Malang Agar Tak Ganggu Layanan Air Bersih
Satpol PP Kabupaten Malang
Satpol PP Kabupaten Malang memasang plakat di pompa air PDAM Kota Malang yang berlokasi di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Senin (8/7/2019). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara soal kisruh sumber air wendit yang berujung pada penyegelan pompa PDAM Kota Malang oleh Pemkab Malang.

Khofifah mengatakan bahwa polemik antara kedua daerah Pemkab dan Pemkot Malang terkait sumber mata air wendhit tidak boleh mengganggu layanan air bersih ke masyarakat.

Hal itu ditegaskan Khofifah usai hadir dalam sidang paripurna di DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (10/7/2019). Gubernur perempuan pertama Jawa Timur tersebut itu mengaku bahwa pihaknya sudah mengkonfirmasi terkait hal tersebut pada kedua pemerintah kabupaten dan kota.

"Saya sudah mengkomunikasikan ke Bupati dan Walikota Malang, itu bukan disegel. Namun Satpol PP memasang papan nama. Isi dari papan nama itu tidak ber IMB. Tapi saya ingin sampaikan, bahwa Plt Bupati Malang akan menjaga kontinyuitas layanan publik. Insyallah tidak akan mengganggu layanan air bersih ke masyarakat," tegas Khofifah.

Sebagaimana diketahui, sejak Senin (8/7/2019), Pemerintah Kabupaten Malang resmi memasang plakat di pompa air PDAM Kota Malang yang berlokasi di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis.

Berdasarkan keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Didik Budi Mulyono, pada Surya Malang (Tribun Jatim Network), papan itu adalah salah satu bentuk peringatan dari Pemkab Malang, demi penegakan hukum.

"Memang karena mereka (PDAM Kota Malang) belum bisa menunjukkan izin kepemilikan rumah pompa berupa IMB dan HO," ujar Didik.

Didik menerangkan, sudah tiga kali Pemkab Malang mengirim surat ke PDAM Kota Malang supaya lekas melengkapi dokumen kelengkapan izin operasional.

"Perlu digaris bawahi, kami tidak menyegel. Namun dalam rangka pengawasan agar pihak yang bersangkutan segera menyelesaikan perizinan," beber Didik.

Menurur Didik, ada beberapa persyaratan teknis yang belum dipenuhi. Ia menyampaikan rumah pompa dinilai PDAM Kota Malang melanggar dua aturan. Diantaranya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 12 ayat 1 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 3 ayat 1 tentang Izin Gangguan atau HO. Terkait operasional PDAM Kota Malang, Didik menjelaskan tetap berjalan normal.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved