Kabar Blitar

KPK: Tingkat Kepatuhan Pejabat Pemkot Blitar dalam Pelaporan LHKPN Terendah di Jatim

KPK menyebutkan tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pejabat eksekutif di Pemkot Blitar paling rendah se-Jawa Timur

KPK: Tingkat Kepatuhan Pejabat Pemkot Blitar dalam Pelaporan LHKPN Terendah di Jatim
suryamalang.com/Samsul Hadi
Plt Wali Kota Blitar, Santoso 

SURYAMALANG.COM, BLITAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat eksekutif di Pemkot Blitar paling rendah se-Jawa Timur.

Berdasarkan data per 27 Juni 2019, Pemkot Blitar berada di peringkat terendah dengan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN, yakni sekitar 39,55 persen.

Menanggapi hal itu, Plt Wali Kota Blitar, Santoso masih akan mengklarifikasi masalah itu ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Blitar. Sebab, BKD yang mengurusi data pelaporan LHKPN pejabat di lingkungan Pemkot Blitar.

"Saya akan klarifikasi dulu ke BKD, datanya ada di BKD. Apa benar tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat di Pemkot Blitar paling rendah di Jatim," kata Santoso, Rabu (10/7/2019).

Santoso mengatakan, dirinya sudah meminta para pejabat untuk melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Bahkan, tidak hanya pejabat eselon II, dia juga meminta pejabat eselon III juga melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Dia belum tahu apakah semua pejabat di lingkungan Pemkot Blitar sudah melaporkan harta kekayaan ke KPK. Dia juga akan mencari apa penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat di Pemkot Blitar.

Menurutnya, sistem pelaporan LHKPN sekarang beda dengan yang dulu. Sekarang, sistem pelaporan LHKPN dengan cara online. Dia khawatir, para pejabat di Pemkot Blitar sudah membuat pelaporan LHKPN tapi keliru dalam pengisian form-nya.

"Kami cari dulu apa penyebabnya. Apa betul belum membuat laporan atau sudah membuat tapi ada kesalahan dalam pengisian. Karena pengisiannya beda dengan dulu, sekarang pakai sistem online. Bisa saja pejabat keliru mengisi form," ujarnya.

Dikatakannya, kalau memang ada pejabat yang sudah membuat laporan tapi keliru dalam pengisian, Pemkot Blitar akan membantu membenarkannya. Tapi, kalau ada pejabat yang sengaja belum membuat laporan harta kekayaan, Pemkot akan memanggilnya untuk diberi pembinaan.

"Kalau sengaja belum buat laporan harta kekayaan akan kami panggil untuk diberi pembinaan. Sekarang kami masih melakukan klarifikasi di internal dulu," katanya.

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved