Malang Raya

Pemkot Malang Hapus 4 Peraturan Daerah, Termasuk Soal Izin Gangguan atau Hinder Ordonantie

Empat Perda yang sudah resmi dicabut itu adalah Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air, Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang...

Pemkot Malang Hapus 4 Peraturan Daerah, Termasuk Soal Izin Gangguan atau Hinder Ordonantie
suryamalang.com/Benni Indo
Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang secara resmi telah menghapus empat Peraturan Daerah (Perda) sekaligus.

Penghapusan dilakukan saat sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan Terhadap Pencabutan Empat Perda dan Ranperda Tentang Perubahan Ke dua Atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Rabu (10/7/2019).

Empat Perda yang sudah resmi dicabut itu adalah Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air, Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah, Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Daerah, dan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto menyampaikan, penghapusan Perda berkaitan dengan Surat Izin Gangguan dan biasa juga disebut Hinder Ordonantie (HO) sebelumnya telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

Selain itu, saat ini izin HO sudah termasuk dalam izin lingkungan yang di dalamnya mencakup izin Amdal, UKL dan UPL.

"Oleh pemerintah pusat, izin HO memang dihapuskan dan tujuannya adalah menciptakan peluang iklim usaha yang tidak terikat waktu dan tidak memberatkan pembiayaan serta pengusaha," jelasnya.

Sementara berkaitan dengan penghapusan Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air, Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah, Wasto menjelaskan jika penghapusan dilakukan lantaran saat ini kewenangan berkaitan dengan dua hal tersebut berada di tangan Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Konservasi dan pengelolaan air tanah menjadi kewenangan Pempov," terangnya.

Sedangkan terkait Ranperda Tentang Perubahan Ke dua Atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Wasto mengatakan karena adanya penghapusan piutang yang membebani daerah dan wajib pajak. Pasalnya objek dan subjek pajak tidak jelas.

"Objek dan subjek pajaknya tidak jelas, dan kami membutuhkan dasar hukum untuk bisa menghapusnya agar tak membebani," pungkasnya.

Dari sidang Paripurna yang berlangsung sejak pukul 10.30 WIB itu, seluruh fraksi DPRD Kota Malang menyatakan setuju. Meski begitu ada beberapa catatan yang disampaikan pasca penghapusan pada peraturan yang sudah tidak berlaku lagi tersebut.

Purwono Tjokro Darsono saat membacakan pandangan Fraksi Hanura-PKS. Menyoroti berkaitan dengan penghapusan Izin HO. Penghapusan Perda tersebut harus diiringi dengan sikap tegas Pemkot Malang berkaitan dengan perizinan.

"Karena selama ini di Komisi A juga banyak mendapat aduan berkaitan dengan izin gangguan ini. Maka ke depan kami harap Pemerintah Kota Malang lebih jeli mengatasi hal tersebut," katanya.

Dia juga meminta agar aturan berkaitan dengan izin gangguan nantinya lebih diperketat lagi. Sehingga proses perizinan tetap berjalan lancar dan masuarakat tidak merasa dirugikan. Karena hal itu juga berkaitan dengan investasi sekaligus keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. 

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved