Malang Raya

Wakil Ketua DPRD Kota Malang Minta Pemkab Malang Patuhi Aturan Pemerintah Pusat

Wakil Ketua DPRD Kota Malang Fransisca Rahayu Budiwiarti menyoroti polemik perseteruan di tubuh PDAM Kota dan Kabupaten Malang

Wakil Ketua DPRD Kota Malang Minta Pemkab Malang Patuhi Aturan Pemerintah Pusat
Satpol PP Kabupaten Malang
Satpol PP Kabupaten Malang memasang plakat di pompa air PDAM Kota Malang yang berlokasi di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Senin (8/7/2019). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN -  Wakil Ketua DPRD Kota Malang Fransisca Rahayu Budiwiarti menyoroti polemik perseteruan di tubuh PDAM Kota dan Kabupaten Malang. Fransisca mengingatkan Pemkab Malang agar mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Fransisca juga menegaskan, Pemkot Malang akan patuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pusat. Pemkot Malang tidak ingin keluar dari peraturan yang telah ditetapkan.

“Kami akan membayar apapun atau berapapun besarannya asal telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, kan ada aturannya itu, ada rumusnya semua. Tidak berani melangkah dari peraturan menteri,” ujar Fransisca, Rabu (10/7/2019).

Diceritakan Fransisca, persoalan di PDAM awal terjadinya akibat perkara kompensasi. Dikatakannya, sebetulnya Pemkot Malang mengaju pada perjanjian awal, yakni evaluasi dalam tiga tahun. Dalam perjanjian itu, juga diberi tenggat waktu sejak 2002 hingga 2022.

“Nah ini belum habis, mereka minta dievaluasi, Sebetulnya itu kan sudah ada acuannya dari Kemen PU. Tapi dari Kabupaten Malang ditolak karena dianggap terlalu kecil atau tidak sebanding. Tidak sebanding itu ukurannya di mana?” urai Fransisca.

Kata Fransisca, seiring berjalannya waktu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menengahi atau memberi solusi kepada pihak Pemkab Malang. Namun kata Fransisca, solusi dari gubernur tidak bisa diterima oleh Pemkab Malang.

“Ternyata solusi gubernur ditolak oleh Pemkab Malang. Akhirnya Pemkab Malang menuntut PTUN. Kan, kalau sesuai UU, semua sumber daya kan urusannya pusat,” kata Fransisca.

Berdasarkan informasi yang ia terima, terkait adanya pemasangan papan peringatan di PDAM Kota Malang, kinerja PDAM Kota Malang masih tetap berjalan normal. Tidak ada intervensi hingga mengganggu kinerja PDAM Kota Malang.

“Tapi kalau sampai ada penghentian pasokan air, itu pidana. Saya yakin masih bisa dibicarakan. Tetap pada koridor perjanjian yakni disepakati bersama,” ujar Fransisca.

Tanggapan PDAM Kota Malang Soal Polemik di Rumah Pompa Pakis dengan Pemkab Malang

Di tempat terpisah, Pemerintah Kabupaten Malang memastikan akan melakukan mediasi dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Mediasi tersebut membahas tentang keputusan Pemerintah Kabupaten Malang yang memasang papan peringatan pelanggaran kepemilikan izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO) rumah pompa PDAM Kota Malang di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Senin (8/7/2019).

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Didik Budi Mulyono menjelaskan Pemprov Jatim dipastikan akan turun tangan.

"Kami sama-sama meredam, sama-sama pemerintahannya juga. Nanti kami  koordinasi yang baik untuk membahas itu," ujar Didik.

Didik menambahkan, mediasi tersebut melibatkan instansi terkait dalam polemik ini. Termasuk PDAM Kota Malang dan Pemkot Malang. Ia mengatakan mediasi rencananya dilakukan Selasa pekan depan. Pencabutan papan peringatan juga menjadi rencana Pemkab Malang dalam waktu dekat ini.

"Itu kan dalam rangka penegakan Perda, karena perintah gubernur ya harus kami taati," jelas Didik.

Terkait pemasangan papan peringatan, Didik menjelaskan tak ada sesuatu yang menyalahi aturan dalam pemberian peringatan itu. Pemkab Malang mempertanyakan IMB dan HO bangunan Pompa Air tersebut. 

suryamalang.com | IG: @suryamalangcom
suryamalang.com | IG: @suryamalangcom (.....................................................................)
Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved