Kabar Trenggalek

Selesai Klarifikasi LHKPN , Bupati Nur Arifin Minta Semua Pejabat Trenggalek Melapor Harta Kekayaan

Klarifikasi itu merupakan kegiatan rutin setiap kali pejabat negara memperbarui laporan LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selesai Klarifikasi LHKPN , Bupati Nur Arifin Minta Semua Pejabat Trenggalek Melapor Harta Kekayaan
Ist
Bupati Trenggalek, M Nur Arifin saat mengikuti klarifikasi LHKPN pada KPK di Surabaya. 

SURYAMALANG.COM, TRENGGALEK - Bupati Trenggalek M Nur Arifin mengikuti klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Rabu (10/7/2019).

Klarifikasi itu, kata Nur Arifin, merupakan kegiatan rutin setiap kali pejabat negara memperbarui laporan LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pria yang akrab disapa Mas Ipin itu mengaku, rutin memperbarui LHKPN setelah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Trenggalek. Ia juga telah membuat LHKPN sejak sebelum menjabat sebagai wakil bupati 2015 silam.

Dalam LHKPN hasil klarifikasi, kekayaan Mas Ipin tercatat senilai Rp 37,28 miliar. Nilai yang sama juga tertera pada LHKPN yang dilaporkan 31 Desember 2019.

Mas Ipin meminta para pejabat di Pemkab Trenggalek yang belum membuat LHKPN untuk menyegerakannya. Ia mengakui, di Kabupaten Trenggalek masih ada pejabat yang enggan membuat laporan tersebut.

“Saya minta semua pejabat yang belum lapor untuk langsung menghubungi BKD (Badan Kepegawaian Daerah) atau Inspektorat agar dibantu. Sebelumnya, kami sedang menyiapkan Pojok Integritas untuk membantu para pejabat di Pemkab Trenggalek untuk memenuhi kewajiban LHKPN,” katanya.

Sekadar diketahui, ada sepuluh kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jawa Timur yang dijadwalkan menjalani klarifikasi LHKPN mulai Senin (8/7/2019) sampai Jumat (12/7/2019).

Selain Mas Ipin, ada juga Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Bupati Blitar Rijanto, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Juga Bupati Situbondo Dadang Wigianto, Bupati Sumenep Abuya Busyo Karim, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, dan Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi.

Total, ada 37 pejabat yang dimintai klarifikasi LHKPN. Selain kepala daerah, juga sekretaris daerah dan pejabat sekelas kepala dinas. 

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved