Pilpres 2019

Gagal di MK, Kubu Prabowo-Sandi Ngeyel ke Jalur MA, KPU Tetap Lantik Jokowi-Maruf sebagai Pemenang

Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno belum puas menerima hasil Pilpres 2019. Setelah gagal di jalur MK, mereka kembali 'berjuang' di jalur MA.

Gagal di MK, Kubu Prabowo-Sandi Ngeyel ke Jalur MA, KPU Tetap Lantik Jokowi-Maruf sebagai Pemenang
ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno berjabat tangan seusai memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019). Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi KPU dan memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

SURYAMALANG.COM - Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno belum puas menerima hasil Pilpres 2019. Setelah gagal di jalur MK, mereka kembali 'berjuang' di jalur MA.

Namun, meskipun Prabowo-Sandi menempu jalur MA, toh KPU tetap melakukan pelantikan terhadap Jokowi dan Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

Berikut ini adalah rentetan peristiwa penting terkait upaya Prabowo-Sandi 'melawan' putusan hasil Pilpres 2019 dan sikap KPU terhadap hasil Pilpres 2019.

Salam 2 Jari dan Vonis 2 Tahun, Ini Fakta Unik Sidang Ratna Sarumpaet, Dicap Mempropaganda Prabowo

Masuk Bursa Capres pada Pilpres 2024 Bareng Prabowo, Ahok & Lainnya, Khofifah: Kita Mah Bekerja Saja

Setelah yang pertama tak diterima Mahkamah Agung (MA), kubu capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali mengajukan sengketa pelanggaran administrasi pemilu (PAP).

Dalam permohonannya kali ini, Prabowo-Sandiaga yang menjadi pihak pemohon.

Kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Nicholay Aprilindo mengatakan, pihaknya meminta MA memeriksa pelanggaran administrasi Pilpres 2019 yang dianggap terstruktur, sistematis, dan meluas (TSM).

"Bahwa Permohonan PAP yang dimaksud adalah bukan kasasi, namun merupakan permohonan kepada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa pelanggaran administratif pemilu secara TSM," ujar Nicholay kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2019).

Permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilu ini pernah diajukan oleh Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Hanafi Rais pada 31 Mei 2019.

Dalam perkara yang diajukan ke MA ini, BPN menggugat Bawaslu terkait dengan putusannya yang bernomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada tanggal 15 Mei 2019.

Dalam permohonannya, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Halaman
1234
Editor: eko darmoko
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved