Kabar Blitar

Nilai Anggaran Pemerintah Kota Blitar Nganggur Mencapai Rp 211 Miliar, Ternyata Penyebabnya Ini

Salah satu penyebab besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD Kota Blitar ternyata karena banyak proyek gagal lelang pada 2018.

Nilai Anggaran Pemerintah Kota Blitar Nganggur Mencapai Rp 211 Miliar, Ternyata Penyebabnya Ini
suryamalang.com/Samsul Hadi
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto. 

SURYAMALANG.COM, BLITAR - Salah satu penyebab besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD Kota Blitar karena banyak proyek gagal lelang pada 2018.

Untuk itu, DPRD meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengantisipasi hal itu dalam memanfaatkan dana silpa pada perubahan APBD 2019 ini. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto usai rapat gabungan komisi DPRD dan perwakilan OPD dalam membahas rancangan Perubahan APBD 2019, Jumat (12/7/2019).

Dalam rapat itu akhirnya diketahui penyebab besarnya silpa APBD 2018. Silpa APBD 2018 mencapai Rp 211 miliar. Angka itu naik dibandingkan silpa APBD 2017 yang hanya sebesar Rp 129 miliar.

Berdasarkan laporan dari beberapa OPD, penyebab utama besarnya silpa karena banyak proyek fisik yang gagal lelang pada 2018.

"Akhirnya ketemu penyebab utama besarnya silpa karena banyak proyek yang gagal lelang pada 2018. Kami minta OPD untuk mengantisipasinya dalam pemanfaatan dana silpa di Perubahan APBD 2019 ini," kata Totok.

Totok mengatakan, dari hasil rapat gabungan juga terlihat OPD mana yang tidak maksimal menyerap anggaran sehingga membuat besarnya silpa. Antara lain, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Diskominfotik, RSUD Mardi Waluyo, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Sejumlah proyek fisik dengan anggaran besar di beberapa OPD itu gagal lelang pada 2018. Misalnya, proyek fiber optik senilai Rp 12 miliar di Diskominfotik dan proyek lanjutan pembangunan SMPN 3 senilai Rp 23 miliar di Dinas Pendidikan batal dikerjakan pada tahun lalu.

"Tadi laporan dari Dinas Pendidikan untuk proyek lanjutan pembangunan SMPN 3 sudah dimulai per 1 Juni 2019. Kami harap OPD lain juga mempercepat proses lelang," katanya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi mengatakan silpa di RSUD Mardi Waluyo juga lumayan tinggi mencapai Rp 21 miliar. Anggaran itu digunakan untuk pembangunan ruang operasi dan beberapa fasilitas lain di RSUD Mardi Waluyo.

Tetapi, proses pembangunan yang seharusnya tuntas pada 2018 juga belum semua terealisasi. "Kami minta RSUD menuntaskan proses pembangunan sejumlah fasilitas tahun ini. Seperti pemasangan lift dan penambahan fasilitas di ruang pelayanan," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, M Sidik mengatakan untuk pembangunan lanjutan gedung SMPN 3 sudah dimulai per 1 Juni 2019. Dia menargetkan proses pembangunan selesai pertengahan Desember 2019.

"Pembangunan untuk ruang kelas dan kantor ditargetkan selesai tahun ini. Yang belum tinggal lapangan basket. Harapannya, pada 2020, gedung baru sudah bisa dimanfaatkan untuk belajar mengajar," katanya. 

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved