Kabar Surabaya

DKPP Gelar Dua Sidang di KPU Provinsi Jatim Selama Dua Hari, Adili Delapan Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar dua sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kota Surabaya.

DKPP Gelar Dua Sidang di KPU Provinsi Jatim Selama Dua Hari, Adili Delapan Penyelenggara Pemilu
Ist
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar dua sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar dua sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Sidang dilaksanakan di kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Tenggilis Nomor 1 - 3 Kota Surabaya, Sabtu-Minggu (13-14/7/2019).

Pada hari Sabtu, agenda sidang adalah pemeriksaan untuk nomor perkara 101-PKE-DKPP/V/2019 dan Minggu untuk perkara nomor 102-PKE-DKPP/V/2019. 

Perkara nomor 101-PKE-DKPP/V/2019 diadukan oleh Ach Supyadi SH (advokat) yang mengadukan empat penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sumenep.

Empat orang tersebut adalah Anwar Noris, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep, Nurul Hidayatullah, Ketua Panwascam Masalembu, Deddy Suryadi, Ketua PPK Masalembu dan Junaidi, Ketua KPPS 03 Desa Masalima, Kecamatan Masalembu.

Para Teradu Perkara nomor 101-PKE-DKPP/V/2019 diadukan terkait dua hal.

Pertama atas ketidakprofesionalan dalam penanganan Pelanggaran surat suara tercoblos di TPS 03 Desa Masalima Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep sebanyak 69 Surat Suara ke PDIP Nomor Urut 1 Dapil 7 Kabupaten Sumenep bernama Darul Hasyim Fath.

Dan, kedua tidak memberikan sanksi kepada PPK Masalembu karena tidak melaksanakan Rekomendasi Panswascam Masalembu Nomor 66/KJI-26/TU.00.01/IV/2019 untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 33, TPS 13, TPS 32, TPS 27, TPS 08, TPS 12, TPS 24, TPS 17, TPS 21, TPS 20, TPS 23 Desa Masalima, TPS 25 Sukajeruk Kecamatan Masalembu dan Evaluasi kepada TPS 33, TPS 13, TPS 32, TPS 27, TPS 08, TPS 12, TPS 24, TPS 17, TPS 21, TPS 20, TPS 23 Desa Masalima, TPS 25 Sukajeruk.

Perkara nomor 102-PKE-DKPP/V/2019 diadukan oleh Hamsuri melalui kuasa hukumnya Ach Supyadi SH (advokat).

Ada delapan penyelenggara pemilu baik di tingkat Kabupaten Sumenep maupun di tingkat adhoc yang menjadi Teradu dalam perkara ini yakni; Anwar Noris, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep; Sunaryo, Ketua Panwascam Sapeken; Moh Sain, Ketua PPK Sapeken; Moh Juaini, Ketua KPPS 01 Desa Sabuntan; Mat Rahman, Ketua KPPS 02 Desa Sabuntan; Moh. Syakrani, Ketua KPPS 03 Desa Sabuntan; Moh. Pauzir, Ketua KPPS 04 Desa Sabuntan; dan Hanullah, Ketua KPPS 06 Desa Sabuntan.

Kedelapan penyelenggara pemilu ini diadukan terkait ketidakprofesionalan dalam menindaklanjuti Laporan atas Penanganan Pelanggaran Penggelembungan Suara kepada Caleg DPRD Kabupaten/Kota atas nama H Dulsiam SAg MPd dari Partai PKB.

Sidang rencananya akan dipimpin oleh ketua majelis, Prof Muhammad dan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Jawa Timur yakni, Eka Rahma dan Aang Kunaifi (unsur Bawaslu), Arbayanto dan Rochani (unsur KPU), Hananto Widodo dan Abdul Chalik (unsur masyarakat). 

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni 5 (lima) hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” kata Kepala Biro Administrasi DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno.

“Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp,” pungkas Bernad. 

Editor: Achmad Amru Muiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved