Kabar Surabaya

Setelah Jatim Kembalikan Sampah Impor ke Australia, Gubernur Khofifah Minta Permendag Agar Direvisi

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendesak agar Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2016 segera dilakukan revisi.

Setelah Jatim Kembalikan Sampah Impor ke Australia, Gubernur Khofifah Minta Permendag Agar Direvisi
SURYAMALANG.COM/Fatimatuz
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkunjung ke Pabrik Kertas Indonesia, beberapa waktu yang lalu. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Setelah Bea Cukai Tanjung Perak melakukan pengembalian sampah plastik impor ke negara asalnya (reekspor) Australia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendesak agar Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2016 segera dilakukan revisi.

Hal itu disampaikan Khofifah, Minggu (15/6/7/2019). Mantan Menteri Sosial ini menegaskan bahwa impor sampah kertas atau waste paper sebagai bahan baku kertas dalam Permendag tersebut diperbolehkan.

Begitu juga sebagaimana diatur dalam The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, atau yang dikenal dengan Konvensi Basel, sampah impor berupa kertas bekas untuk bahan baku pabrik kertas baru juga diperbehkan.

"Mengimpor sampah untuk bahan baku kertas itu dibolehkan. Karena industri kertas di Jatim ini menyuplai 40 persen produksi kertas nasional. Sedangkan bahan baku kertas yang cukup ramah lingkungan ya waste paper ini," urai Khofifah.

Namun yang menjadi masalah adalah adalah sampah ikutannya yang terdampat dalam rombongan samph kertas yang diimpor dari negara lain. Tak jarang sekutar 5 sampai 10 persen dari gelondongan paket waste paper yang masuk ke Indonesia adalah sampah ikutan, non kertas.

Mulai plastik, botol, kaca, bahkan ada yang mengandung hazardous wastes atau B3. Padahal seharusnya sampah berbahaya tersebut tidak boleh ikut dalam materi bahan yang ikut diimpor ke dalam negeri.

"Dalam sampah impor itu ada ikutan plastik. Itu masalahnya. Mka kita sudah rapat dengan Menko Maritim, kita juga sudah rapat dengan Menteri Perindustrian. Dalam Permendag tersebut ada lampirannya. Di lampiran itulah yang membuat aturan ini masih eleastis, ada kata 'dan lain-lain' yang membuat aturan ini masih longgar," ucapnya.

Untuk itu, gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini meminta agar aturan tersebut segera direvisi dan dibuat tegas. Agar tidak menjadi cela yang bisa dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia, Jawa Timur khususnya menjadi lahan sampah potensial bagi negara pengekspor sampah kertas.

"Itu yang kita bahas. Agar Permendag itu direvisi. Misalnya HS Code nya (daftar penggolongan barang) diperjelas. Sehingga bisa jadi referensi bagi petugas kepabeaan agar bisa mengetahui isi konteiner impor, termasuk ada tidaknya ikutan lain yang non kertas," tegasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved