Malang Raya

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Bantah Temuan Malang Corruption Watch (MCW)

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang dr Pranoto membantah pernyataan Malang Corruption Watch (MCW) perihal buruknya keterbukaan informasi dan transparan

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Bantah Temuan Malang Corruption Watch (MCW)
edgar
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr Supranoto 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr Pranoto, membantah pernyataan Malang Corruption Watch (MCW) perihal buruknya keterbukaan informasi dan transparansi anggaran di Dinkes Kota Malang. Pranoto menegaskan apa yang disampaikan MCW tidak benar.

Menurut Pranoto, layanan informasi dan transparansi anggaran di Dinas Kesehatan dan setiap Puskesmas yang ada di Kota Malang telah dilakukan dengan maksimal.

“Tidak bisa. Hasil kajiannya dia tidak cocok semua. Di situ, katanya tidak ada petunjuk, tidak ada standar pelayanan minimial (SPM). Ya memangkan mereka tidak tahu tempatnya. Kan gitu saja, sehingga mereka kesimpulannya tidak ada,” kata Pranoto, Senin (15/7/2019).

BERITA TERKAIT - Malang Corruption Watch (MCW) Desak Dinkes Kota Malang Terbuka tentang Pelayanan Publik dan Anggaran

Kata Pranonto, dari seluruh kepala puskesmas yang diundang, telah memberikan keterangan di tengah forum bersama MCW bahwa setiap Puskesman menjalankan standar pelayanan minimial (SPM).

“Petunjuk itu di pintu ada. Jam kerja, retribusi dan sebagainya terpampang semua. Menurut mereka kok tidak jelas. Padahal sudah ada semua.Ya diklarifikasi begitu, Puskesmas tidak mau kalau ada pernyataan seperti itu,” ujar Pranoto.

Mengomentari terkait transparansi anggaran, kata Pranoto, Puskesmas itu ada forum Masyarakat Peduli. Forum itu dirangkul sebagai bentuk kepedulian sekaligus keterbukaan.

Di sisi lain, terkait anggaran sudah dibahas di Musrenbang. Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota.

“Anggaran kan dibahas di sana. Sedangkan operasional kan memang dari dinas. Kan sudah jelas, kalau operasional itu untuk beli bensin, ATK, dan sebagainya termasuk rapat,” kata Pranoto.

Pranoto juga mengkritik hasil penelitian MCW yang dinilainya belum memiliki kedalaman informasi. Kata Pranoto, MCW melakukan survey atau penelitian melalui ketarangan masyarakat, tidak turun langsung ke lokasi.

“Mereka melihat itu mungkin tidak datang hanya pemantauan dari masyarakat. Ya kan tidak bisa memantau seperti itu. Tadi juga diprotes. Mengadakan riset itu ya yang benar,” kata Pranoto.  

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved