Malang Raya

Malang Corruption Watch (MCW) Desak Dinkes Kota Malang Terbuka tentang Pelayanan Publik dan Anggaran

Malang Corruption Watch (MCW) mendesak agar Dinas Kesehatan dan Puskemas di Kota Malang terbuka terkait informasi pelayanan publik serta transparansi

Malang Corruption Watch (MCW) Desak Dinkes Kota Malang Terbuka tentang Pelayanan Publik dan Anggaran
SURYAMALANG.COM/Hayu Yudha Prabowo
Massa aksi dari Malang Corruption Watch (MCW) membawa poster aspirasi dalam demontrasi di Jalan Tugu, Kota Malang, Jumat (8/12/2017). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Malang Corruption Watch (MCW) mendesak agar Dinas Kesehatan dan Puskemas di Kota Malang terbuka terkait informasi pelayanan publik serta transparansi anggaran.

Divisi Advokasi MCW Hanif Abdul mengatakan pentingnya keterbukaan serta transparansi agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar.

“Keterbukaan atau transparansi, berbicara mengenai kewajiban penyelenggara negara untuk memberikan dan menyebarkan suatu informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Dalam hal penyelenggaraan negara dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi warga negara, golongan, dan rahasia negara,” kata Hanif.

BERITA TERKAIT - Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Bantah Temuan Malang Corruption Watch (MCW)

Hanif menegaskan, salah satu asas penyelengaraan pelayanan publik adalah keterbukaan, hal itu sesuai Pasal 4 huruf h Undangundang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik).

Dalam hal ini, menurutnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) memiliki peran vital sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama yang lebih mengutamakan kegiatan promotif dan preventif.

“Mengupayakan transparansi Puskesmas juga berarti mendorong masyarakat untuk terlibat pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” tegasnya, Senin (15/7/2019).

Pasal itu berbunyi bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. MCW melakukan riset berkaitan dengan transparansi pelayanan dan anggaran kegiatan di beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kota Malang.

Dari riset tersebut MCW menemukan beberapa masalah di antaranya, tidak adanya publikasi anggaran dan kegiatan. Lalu tidak adanya alur pengaduan masyarakat. terakhir Website Puskesmas tidak berisi informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Hanif menegaskan bahwa ketiga poin tersebuti tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No 26 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntablititas Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (PP Pelayan Publik).

MCW mendorong agar menerapkan standar pelayanan sesuai dengan UU bisa diterapkan dengan baik sebagai pemicu bagi partisipasi warga. MCW menilai, aspek kesehatan adalah aspek penting yang harus diperhatikan.

MCW juga mendesak agar Dinas Kesehatan Kota Malang dan Puskesmas berkomitmen pada keterbukaan informasi publik, berupa rancangan anggaran dan kegiatan sesuai Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu dimaksud agar transparansi keungan bisa terpantau dan terhindar dari tindak pidana korupsi.

Puskesmas juga diharapkan melakukan pembenahan sistem informasi untuk mendorong dan memudahkan keterlibatan masyarakat luas dalam upaya peningkatan kesehatan.

“Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar mewaspadai praktik-praktik korupsi, seperti halnya yang terjadi pada oknum dinas kesehatan dan bendahara salah satu puskesmas di Kabupaten Malang. Temuan dan rekomendasi MCW kepada Dinkes tidak ditanggapi secara baik, utamanya terkait dengan keterbukaan anggaran dan rancangan kegiatan,” tutup Hanif. 

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved