Kabar Tulungagung

Ada Temuan BPK, Banyak Kendaraan Dinas Pemkab Tulungagung Yang Tidak Jelas Penggunaannya

DPRD Tulungagung telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Ada Temuan BPK, Banyak Kendaraan Dinas Pemkab Tulungagung Yang Tidak Jelas Penggunaannya
suryamalang.com/David Yohanes
Deretan sepeda motor plat merah di Dindikpora Kabupaten Tulungagung. 

SURYAMALANG.COM, TULUNGAGUNG - DPRD Tulungagung telah membentuk Panitia Kerja (Panja), untuk menindaklanjuti opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2018.

Hasilnya, panja menemukan banyak kendaraan dinas Pemkab Tulungagung yang tidak jelas penggunaannya. Mobil plat merah ini banyak dimanfaatkan oleh lembaga lain, yang bukan bagian dari Pemkab Tulungagung.

Ketua Panja DPRD Tulungagung, Suprapto mengungkapkan, ada puluhan mobil Pemkab yang tidak diketahui penggunaannya. Di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) ada sekitar 25 kendaraan, yang direkomendasi untuk ditelusuri keberadaannya. “Temuan di Dindikpora ini harus segera ditindaklanjuti,” ungkap Suprapto.

OPD lain yang juga masuk dalam temuan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Namun Panja belum memastikan secara detail, jumlah kendaraan di OPD ini.

Suprapto meyakini, kondisi yang sama juga terjadi di OPD-OPD lain. Salah satu temuan Panja, mobil plat merah milik Dindikpora yang digunakan untuk operasional PGRI. Padahal secara struktural, PGRI tidak ada kaitannya dengan Pemkab Tulungagung.

Sementara di Bakesbangpol, banyak kendaraan dinas dimanfaatkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “Pemanfaatan mobil dinas oleh pihak lain, seperti LSM itu kan menyalahi aturan,” tegas Suprapto.

Temuan Panja ini akan disampaikan ke masing-masing OPD dan Plt Bupati Tulungagung, agar lekas ditindaklanjuti. Panja merekomendasi setiap OPD untuk mendata ulang kendaraan dinas, serta pemanfaatannya.

Jika memang penggunaannya menyalahi aturan, maka kendaraan itu wajib ditarik dan dilaporkan. Laporan ini nantinya diserahkan ke Plt Bupati. 

Penulis: David Yohanes
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved