Malang Raya

Rumah Keadilan Kota Malang Minta Pemkot Melakukan Pembinaan RT/RW, Setelah Tatib RW Viral Medsos

Rumah Keadilan mendorong Pemkot Malang memberikan pembinaan terhadap ketua RT/RW secara berkala untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas mereka.

Rumah Keadilan Kota Malang Minta Pemkot Melakukan Pembinaan RT/RW, Setelah Tatib RW Viral Medsos
suryamalang.com/Benni Indo
Ketua Rumah Keadilan Kota Malang, Syahrul Sajidin (kanan) didampingi Divisi Riset dan Penelitian Rumah Keadilan Akbar Nursasmita. 

SURYAMALANG.COM, KLOJENRumah Keadilan mendorong Pemkot Malang memberikan pembinaan terhadap ketua RT/RW secara berkala untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas mereka. Selain itu, Pemkot Malang harus bisa bersinergi ke tingkat bawah yaitu ke Kelurahan, RW serta RT.

Ketua Rumah Keadilan, Syahrul Sajidin mengatakan, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan Pemkot Malang adalah keterlibatan para ketua RT dan RW dalam sosialisasi peraturan daerah. Rumah Keadilan mengeluarkan pernyataan itu setelah munculnya tata tertib di RW 2 Kelurahan Mulyorejo, Sukun, yang viral beberapa waktu lalu.

“Tata tertib seharusnya hanya mengatur tata perilaku. Semisal, soal wajib lapor, aktivitas malam, keramaian atau hajatan,” ujar Syahrul, Selasa (16/7/2019).

Mengomentari adanya denda yang ditetapkan dalam tata tertib di RW 2, Syahrul menerangkan, dalam konteks bernegara hanya ada dua mekanisme penarikan yakni pajak dan retribusi. Keduanya menjadi domain negara. Objeknya bersifat limitatif atau terbatas. Tidak boleh menarik di luar dari yang telah ditentukan.

Syahrul juga menyoroti adanya penarikan sebanyak 2 persen dari harga terjualnya aset milik warga. Menurut Syahrul, hal itu sudah melewati batas keweanangan. Pasalnya telah ada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi domain pemerintah.

“Dengan adanya isi tatib yang seperti itu, berarti dikenai dua kali tarikan. Kalau saya mengistilahkan hal ini sudah off side,” katanya.

Fenomena itu harus ditanggapi serius oleh Pemkot Malang. Syahrul mengkhawatirkan, misalkan saja tatib yang diberlakukan itu tidak viral dan berlanjut, tidak menutup kemungkinan tempat lain akan mengikuti tatib serupa.

“Bisa juga ini merupakan suatu fenomena kalau ditilik lebih dalam. Minimnya koordinasi RT/RW, tidak adanya pola pembinaan dari Pemkot Malang, sehingga persoalan ini menjadi puncak dari fenomena gunung es,” katanya.

Sejauh pengalaman Syahrul, selain di RW 2, di sebuah tempat di Kota Malang juga menerapkan tatib yang dinilainya di luar kewajaran. Semisal, ada warga yang sedang membangun rumah.

Ketika kendaraan yang mengakut material masuk ke dalam komplek perumahan, dikenai tarif Rp 50 ribu sekali masuk dan keluar. Menurut Syahrul, tatib seperti itu tidak wajar karena ada banyak kendaraan yang keluar masuk membawa material.

Bahkan, ada sebuah paguyuban tersendiri yang terbentuk dari para warga pendatang. Mereka membuat paguyuban karena merasa ‘diploroti’ oleh warga asli melalui tata tertib. Seyogianya hal tersebut tidak peru terjadi jika ada komunikasi dan pemahaman yang baik.

“Mereka membuat paguyuban, banyak ketidak pahaman. Artinya persoalannya adalah persoalan komunikasi ada saluran komunikasi tersumbat,” terangnya.

Menurut Syahrul, yang juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini, jika istilahnya adalah iuran, maka tidak menjadi masalah selama bisa dipertanggungjawabkan dan jelas keperuntukannya.

Keterlibatan Pemkot Malang sangat diharapkan agar praktik serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari. Ada Perda Kota Malang No 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang mengatur. Sejumlah pasal di dalamnya mengatur bagaimana pelaporan keuangan dari tingkatan RT hingga ke atasnya. 
 

Penulis: Benni Indo
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved