Malang Raya

Perampingan OPD di Kota Malang Sudah Dapat Lampu Hijau dari Pemprov Jatim

Rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang disebut sudah mendapat lampu hijau dari Pemprov Jatim.

Perampingan OPD di Kota Malang Sudah Dapat Lampu Hijau dari Pemprov Jatim
.
suryamalang.com | FB: Surya Arema | IG: @suryamalangcom 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang disebut sudah mendapat lampu hijau dari Pemprov Jatim.

Hal itu disampaikan Wali Kota Malang, Sutiaji usai menghadiri rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Dalam Pembahasan Perubahan atas Perda Kota Malang No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Rabu (17/7/2019).

Perampingan OPD sebelumnya sempat tersendat karena meyesuaika regulasi. Namun Sutiaji memastikan perampingan OPD saat ini sudah melalui tahapan pembahasan.

"Setelah diharmonisasi akhirnya semua sudah final," katanya, Rabu (17/7/2019)

Dia menjelaskan, perampingan tersebut tidak akan berdampak pada penetapan APBD Kota Malang 2020. Pasalnya, dalam penyusunan APBD 2020 telah ditetapkan anggaran untuk 28 OPD sebagaimana telah direncanakan jumlah OPD dalam perampingan.

"Pagu anggaran yang ditetapkan sudah untuk 28 OPD dari sebelumnya 34 OPD, jadi tidak ada masalah," imbuhnya.

Dia menegaskan aturan perampingan tersebut sudah disetujui dan akan segera diimplementasikan. Paling lambat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru tersebut dapat digunakan di 2020. Sutiaji optimis tahun depan SOTK baru sudah dapat berjalan.

Lebih jauh dia menyampaikan jika efisiensi yang dilakukan Pemkot Malang tersebut telah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Bahkan direncanakan untuk menjadi role model agar bisa ditiru di daerah-daerah lain.

Sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatir Sipil Negara (ASN), semangat reformasi birokrasi adalah ramping dan kaya akan fungsi.

Sementara itu, Juru Bicara Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Perubahan atas Perda Pembentukan dan Susunan, Darman Susanto meengatakan rancangan perubahan Perda Kota Malang No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah memenuhi kualifikasi dan sesuai aturan. Namun dengan beberapa catatan dan saran yang perlu diperhatikan.

Diantaranya seperti selambatnya SOTK baru diterapkan di 2020, penempatan pejabat berdasarkan pada asas profesionalisne dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

"Perlu juga ada antisipasi terhadap keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk kesenjangan kerja," katanya.

Sebagai informasi, enam OPD yang dilakukan perampingan meliputi Dinas Perdagangan akan bergabung dengan Dinas Perindustrian serta Koperasi dan Usaha Mikro Sementara. Selanjutnya, Dinas Kebudayaan akan menyatu bersama Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata akan bersama dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora).

Kemudian, Disnaker akan bergabung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinsos bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved