Kabar Surabaya

Banyak Aset Negara Berhasil Diselematkan Pemkot Surabaya, Gubernur Khofifah: Bu Risma Wiridnya Apa

Deklarasi menjadi komitmen bersama untuk mengawal dan mengambil kembali aset-aset negara yang tengah mengalami sengketa atau dikuasai pihak lain.

Banyak Aset Negara Berhasil Diselematkan Pemkot Surabaya, Gubernur Khofifah: Bu Risma Wiridnya Apa
suryamalang.com/Ahmad Zaimul Haq
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini berbincang di acara deklarasi gerakan penyelamatan aset negara di Surabaya. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Banyaknya aset negara yang bermasalah, mengalami sengketa, dan dikuasai pihak lain menjadi konsentrasi masalah yang ingin diselesaikan oleh sejumlah sektor strategis di Jawa Timur.

Oleh sebab itu, Kamis (18/7/2019) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kajati Jawa Timur Sunarta, bersama para Bupati/Wali Kota, Kepala Kejaksaan Negeri, dan juga Kepala Kantor Pertanahan se Jawa Timur melakukan Deklarasi Gerakan Penyelamatan Aset Negara di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Deklarasi tersebut menjadi komitmen bersama untuk mengawal dan mengambil kembali aset-aset negara yang tengah mengalami sengketa atau dikuasai pihak lain. Dengan begitu harapannya akan makin bertambah aset milik negara yang kembali dikuasai negara.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengaku bangga, ada komitmen yang luar biasa dari jajaran Kejaksaan yang ada di Jawa Timur dalam komando Kajati, untuk bisa melakukan gerakan bersama penyelamatan aset negara.

"Terima kasih Bapak Kajati, ini adalah komitmen yang luar biasa, karena kami langsung merasakan itu," ungkap Khofifah.

Menurut Khofifah, gerakan itu adalah inisiator pertama Kejaksaan Tinggi Jatim yang menggerakkan seluruh Jaksa dan Kajarinya membuat gerakan penyelamatan aset negara. Khofifah juga apresiasi seluruh jajaran Pemprov, juga Bupati Walikota yang hadir dalam deklarasi ini.

Di dalam deklarasi siang itu, juga disertai prosesi penyerahterimaan kembali aset Pemkot Surabaya yang sempat lepas sejak tahhn 2002 yaitu Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT YEKAPE.

"Saya rasa akan baris berurutan untuk bisa mendapatkan penguatan seperti yang Bu Risma sudah lebih beruntung duluan, yang sudah lebih dulu kembali ada Gelora Pancasila, itu sesuatu sekali. Lalu hari ini  YEKAPE juga adalah sangat sesuatu. Jadi kita sepatutnya nanti tanya ke Bu Risma, Bu Risma ini wiridnya apa," tandas Khofifah sembari tertawa.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim (Kajati Jatim) Sunarta menjelaskan, beberapa tahun belakangan ini persoalan aset negara kerap menjadi topik pembicaraan.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan selama semester I tahun 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 15.773 permasalahan, dengan total nilai Rp 11 milyar, yang salah satunya dengan permasalahan yaitu berupa aset yang dikuasai pihak lain.

Sunarta menyebut, antara lain pada 12 Kementerian dan lembaga senilai lebih Rp 213 miliar, serta pada 64 Pemda senilai Rp 39 miliar lebih, sehingga total nilai Rp 273 miliar lebih.

"Disebabkan adanya kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkapnya.

Mulai dari adanya ratusan hektar tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh subjek hukum secara melawan hukum, tidak diketemukannya aset negara secara fisik, walaupun sudah masuk dalam daftar pencatatan.

"Sampai dengan adanya peralihan hak atas aset negara dari pemerintah kepada pihak swasta. Baik perorangan, maupun badan hukum yang tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan prosedur," pungkas Sunarta.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved